Industri Pupuk Harus Efisiensikan Ongkos Produksi

14-05-2018 / KOMISI VI

 

 

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menilai industri pupuk tanah air harus bisa mengikuti tren globalisasi dengan biaya produksi (cost production) yang lebih efisien.  Hal itu diungkapkannya terkait ground breaking pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Palembang.

 

"Dengan adanya persaingan di era globalisasi ini, Pupuk Pusri harus bisa mengikuti tren globalisasi. Salah satunya terkait efisiensi ongkos produksi atau cost production nya. Dengan mengefisiensikan biaya produksi industri pertanian akan membuat petani lebih mudah menjangkau pupuk dengan harga yang relatif murah,” kata Dito dalam siaran persnya, Jumat (11/5/2018).

 

Dengan kata lain, Dito berharap, Pusri bisa menjalankan Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik yang baik bagi masyarakat tani. Hal itu sekaligus bisa mengurangi beban dari pemerintah.

 

Dijelaskan politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, pupuk Indonesia nantinya tak akan lagi mendapat subsidi. Subsidi pupuk ditransformasi menjadi subsidi langsung ke petani melalui Kartu Tani. Sehingga, proses produksi pupuk diharapkan lebih efisien ke depannya. "Ini bisa juga mengurangi subsidi daripada pemerintah. Sekarang kan masih disubsidi," tutur Politisi Partai Golkar itu.

 

Ground Breaking pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya itu bersamaan dengan peluncuran program vokasi industri di Sumatera bagian selatan oleh Kementerian Perindustrian. Vokasi industri dilakukan dalam rangka revitalisasi SMK dan menyesuaikan keahlian sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan industri.

 

Program tersebut melibatkan 48 industri dan 176 SMK dari Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. (ayu/sc)

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
KPPU Perlu Investigasi Persaingan Harga Semen
18-07-2018 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengevaluasi dan menginvestigasi pesaingan...
Komisi VI Apresiasi Kinerja KPPU dan BSN
18-07-2018 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja laporan keuangan yang dipaparkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN)...
Pelaku UKM Tak Dapatkan Sosialisasi Plat SNI
18-07-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjudiredja mengatakan, beberapa pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi mengeluhkan belum adanya...
Legislator Apresiasi Pelatihan Wirausaha oleh Kemenkop UKM
18-07-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suharli mengapresiasikan kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) yang...