Kasus Terorisme Mengandung Propaganda Asing

15-05-2018 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil (kanan) saat diskusi forum legislasi, di Gedung DPR RI Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2018). Foto ; Runi/and

 

Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menyampaikan, maraknya kasus terorisme mengandung propaganda asing yang bisa mengancam kedaulatan negara. Masalah terorisme bukanlah persoalan yang enteng, harus diatasi dengan serius dengan strategi keamanan dan pertahanan negara yang mutakhir. Hal tersebut disampaikannya saat acara Forum Legislasi dengan tema 'RUU Teroris Dikebut, Mampu Redam Aksi Teror??.'

 

"Karena kita sadar ada unsur-unsur propaganda asing dalam kasus-kasus terorisme. Bahkan intelejen-intelejen asing itu bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan terorisme internasional," jelas Nasir di ruang diskusi wartawan, Gedung DPR RI Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

 

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, bahkan memberikan contoh, "Mereka bisa masuk dalam jariangan Al-Qaidah, bisa masuk dalam jaringan Jamaah Islamiah. Jangan pikir gak bisa, bisa dia masuk. Jadi kemampuan mereka melakukan penetrasi itu luar biasa," papar Nasir. 

 

Menurutnya dalam konteks penanganan terorisme, sebenarnya dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang tentang TNI, dan Undang-Undang tentang Tindak Pidanan Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 sudah ada pengaturan tentang penanganan teror, namun belum sempurna. Karena itu berangkat dari Perppu. 

 

"Itu kan sudah mengatur, memang pengaturannya belum sempurna. Karena dulu itu  Perppu, lalu disahkan menjadi undang-undang. Sudah ada apa yang harus dilakukan Polisi dan apa yang harus dilakukan TNI," ujar Nasir.  

 

Menurutnya TNI juga memiliki tanggung jawab tugas selain operasi militer, jadi ada operasi militer selain perang yakni untuk menaklukan terorisme. Lalu kenapa undang-undang yang lama direvisi, Nasir menjelaskan, karena ada dinamika dan ada perkembangan terorisme yang kemudian tidak bisa ditaklukan dengan undang-undang lama. (eko/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peluru Nyasar, Wenny Warouw Serahkan Penyelidikan pada Polisi
16-10-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw mendapati peluru yang menyasar ke ruang kerjanya, di Gedung Nusantara I DPR RI...
Gugatan Kepada Saksi Ahli Bisa Menghambat Penegakan Hukum
12-10-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani berkomentar soal kesaksian ahli Prof. Bambang Hero Saharjo dari Institut Pertanian Bogor (IPB)...
Komisi III Diskusi RUU KUHP dengan Mahasiswa UMS
10-10-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI TB. Soenmandjaja didampingi Anggota Komisi III DPR RI Saiful Bahri Ruray dan Endang Maria Astuti...
KPK Harus Cermat Atasi Kebutuhan Pegawai
03-10-2018 / KOMISI III
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diimbau harus cermat dalam memenuhi kebutuhan pegawainya. Seiring bertambahnya perkara-perkara korupsi yang sedang ditanganinya, kebutuhan pegawai...