Kasus Terorisme Mengandung Propaganda Asing

15-05-2018 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil (kanan) saat diskusi forum legislasi, di Gedung DPR RI Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2018). Foto ; Runi/and

 

Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menyampaikan, maraknya kasus terorisme mengandung propaganda asing yang bisa mengancam kedaulatan negara. Masalah terorisme bukanlah persoalan yang enteng, harus diatasi dengan serius dengan strategi keamanan dan pertahanan negara yang mutakhir. Hal tersebut disampaikannya saat acara Forum Legislasi dengan tema 'RUU Teroris Dikebut, Mampu Redam Aksi Teror??.'

 

"Karena kita sadar ada unsur-unsur propaganda asing dalam kasus-kasus terorisme. Bahkan intelejen-intelejen asing itu bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan terorisme internasional," jelas Nasir di ruang diskusi wartawan, Gedung DPR RI Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

 

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, bahkan memberikan contoh, "Mereka bisa masuk dalam jariangan Al-Qaidah, bisa masuk dalam jaringan Jamaah Islamiah. Jangan pikir gak bisa, bisa dia masuk. Jadi kemampuan mereka melakukan penetrasi itu luar biasa," papar Nasir. 

 

Menurutnya dalam konteks penanganan terorisme, sebenarnya dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang tentang TNI, dan Undang-Undang tentang Tindak Pidanan Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 sudah ada pengaturan tentang penanganan teror, namun belum sempurna. Karena itu berangkat dari Perppu. 

 

"Itu kan sudah mengatur, memang pengaturannya belum sempurna. Karena dulu itu  Perppu, lalu disahkan menjadi undang-undang. Sudah ada apa yang harus dilakukan Polisi dan apa yang harus dilakukan TNI," ujar Nasir.  

 

Menurutnya TNI juga memiliki tanggung jawab tugas selain operasi militer, jadi ada operasi militer selain perang yakni untuk menaklukan terorisme. Lalu kenapa undang-undang yang lama direvisi, Nasir menjelaskan, karena ada dinamika dan ada perkembangan terorisme yang kemudian tidak bisa ditaklukan dengan undang-undang lama. (eko/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator: Presiden Jokowi Ada Kekurangan, Tapi Banyak Kelebihannya
16-08-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI John Kenedy Azis menilai pidato Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan HUT ke-73 RI maupun...
Tiga RUU Komisi III Rampung Tahun Depan
15-08-2018 / KOMISI III
Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kini sedang dibahas Komisi III DPR RI segera rampung tahun depan. Ketiganya adalah RKUHP, RUU...
MK Perlu Tambah Hakim Perempuan
15-08-2018 / KOMISI III
Mahkamah Konstitusi (MK) membutuhkan setidaknya tiga hakim perempuan untuk mengawal perkara-perkara menyangkut perempuan. Digantinya Hakim Maria Farida dengan Enny Nurbaningsih...
Komisi III Desak Polri Tangkap dan Hukum Kartel Narkoba Pelaku Pembakaran Satu Keluarga
14-08-2018 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik mendesak pihak Kepolisian untuk menangkap dan menghukum seberat-beratnya seluruh pelaku pembakaran...