Peresmian Kedutaan AS di Yerusalem Dinilai Suburkan Terorisme

15-05-2018 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf. Foto : Andri/and

 

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengecam keras sikap Presiden AS Donald Trump yang bersikukuh meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem meskipun dihujani kecaman masyarakat internasional.

 

“Dunia sebelumnya ramai-ramai mengecam rencana pemindahan Kedutaan AS pada Desember tahun lalu. Tapi yang kita lihat sekarang justru Trump melenggang meresmikan Kedutaan AS di Yerusalem. Ini jelas sinyal kuat sangat lemahnya dunia di hadapan Trump. Jika berdiam diri, saya khawatir sentimen anti-AS akan meluas dan tentu saja ini dapat memicu benih-benih terorisme,” tegas Nurhayati dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (15/5/2018).

 

Lebih lanjut, politisi F-Demokrat ini mengatakan dunia internasional telah gagal menghentikan kebijakan-kebijakan provokatif Trump. Dirinya juga mempertanyakan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, justru dinilai santai terhadap kebijakan Trump tersebut.

 

Menurutnya, jika PBB tidak bersikap tegas dan menentang kebijakan Donald Trump, maka sentimen anti-AS akan meluas dan dapat memicu tumbuhnya benih-benih terorisme.

 

“Protes ribuan rakyat Palestina atas langkah AS itu telah merenggut puluhan nyawa dan melukai ratusan lainnya. Penjajah Israel secara telanjang kembali melakukan pelanggaran HAM. Masa depan perdamaian akan semakin suram. Situasi kawasan akan terus bergejolak. PBB harus secepatnya turun tangan,” seru Nurhayati.

 

Presiden International Humanitarian Law di Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Presiden GCIAD (Geneva Council for International Affairs and Development) ini juga mendesak DK PBB segera menggelar pertemuan darurat untuk merespon kebijakan sembrono AS tersebut.

 

Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia sendiri telah mengecam keras kebijakan AS. Namun, kecaman saja tidak cukup. Karenanya, ia mendesak Kemenlu segera memanggil Duta Besar AS.

 

 “Saya apresiasi kecaman pemerintah kita. Tapi saya minta Duta Besar AS segera dipanggil dan sampaikan kepadanya nota protes keras. Pemerintah juga harus mendesak PBB melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan demonstran Palestina akhir-akhir ini. Kita adalah negara muslim terbesar. Kita harus ambil peran lebih maju,” tegas politisi dapil Jatim V ini.

 

Di sisi lain, DPR melalui BKSAP telah dan secara konsisten akan terus menyuarakan kepentingan Palestina di berbagai forum parlemen, seperti PUIC (Parliamentary Union of Islamic Countries) dan IPU (Inter-Parliamentary Union) agar segera mengambil langkah konkrit terhadap kebijakan AS itu.

 

“Saya dan Delegasi DPR seperti di IPU (forum parlemen dunia) dan PUIC (forum parlemen negara-negara OKI) serta AIPA (forum parlemen ASEAN) konsisten mendukung perjuangan Palestina dan mengutuk tindakan brutal Israel. Bahkan di PUIC pernah saya kritik perpecahan negara-negara Arab sebagai faktor memburuknya situasi di Palestina. Saya pernah tegaskan bahwa persatuan negara-negara Arab dapat berkontribusi besar mewujudkan kemerdekaan Palestina,” tandasnya. (ann/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Minta Negara Produsen Minyak Kembangkan Energi Ramah Lingkungan
29-06-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar menegaskan perlu adanya komitmen bersama dalam menekan ambang...
Indonesia Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN
29-06-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan Indonesia mendukung penuh pencalonan Republik Demokratik Timor...
Kemenangan Erdogan, Peluang Perkuat Diplomasi RI Untuk Palestina
28-06-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar menilai terpilihnya kembali Recep Tayyip Erdogansebagai Presiden Turki...
Kejahatan Narkoba Lebih Berbahaya Dibanding Terorisme
21-06-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan bahwa perang melawan narkoba lebih berbahaya dibandingkan...