Revisi RUU Terorisme, Bisa Cegah Rencana Teror

16-05-2018 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani (kanan) di dampingi Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil (kiri) usai diskusi forum legislasi, di Gedung DPR RI Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2018). Foto ; Runi/and

 

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan dalam Revisi Undang-Undang Teroris yang akan disahkan nanti, aparat keamanan akan diberikan kewenangan pencegahan yang lebih maksimal. Menurut Anggota Pansus RUU Teroris ini dalam RUU tersebut akan ada pasal yang bisa memidanakan perbuatan persiapan teror. Penjelasan tersebut dia sampaikan saat acara Forum Legislasi dengan tema 'RUU Teroris Dikebut, Mampu Redam Aksi Teror??.'

 

"Dengan undang-undang yang baru asal bisa dibuktikan bahwa dia terasosiasi  terkoneksi dengan kelompok atau organisasi teroris maka itu bisa diproses pidana, karena perbuatan pelatihannya itu akan dikonstruksikan sebagai perbuatan persiapan untuk melakukan teror," papar Arsul di ruang diskusi wartawan, Nusantara III, Selasa (15/5/2018).

 

Dia pun memberikan contoh perbuatan persiapan teror yang dimaksudnya, seperti orang yang sudah berbaiat atau menyatakan diri ikut organisasi atau kelompok teroris. Kemudian melakukan pelatihan-pelatihan militer, seperti nembak, memanah, berlatih menggunakan pedang dan semacamnya, itu kalau menurut undang-udang yang lama tidak bisa  dipidana, tapi dalam RUU yang baru bisa dipidana. 

 

"Nah nanti di undang-undang yang baru itu bisa, tapi harus tetap dibuktikan bahwa dia pergi ke sana dan menjadi anggota teroris," ujar Arsul. 

 

Dia pun memaparkan contoh yang lain, yang masuk dalam kategori perbuatan persiapan teror sehingga bisa dipidana adalah, kalau warga Indonesia pergi ke Suria atau ke Irak, lalu dia bergabung sebagai kombatan di sana dan bergabung dalam kelompok organisasi gerakan yang kemudian itu diidentifikasi sebagai gerakan teroris. Setelah pulang ke Indonesia orang semacam ini bisa dilakukan proses hukum sebagai tindakan pencegahan. (eko/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Tetapkan 7 Komisioner LPSK
05-12-2018 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menetapkan 7 nama komisioner baru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018 – 2023. Ketujuh...
LPSK Dituntut Berperan Maksimal Lindungi Keselamatan Saksi dan Korban
04-12-2018 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban...
DPR Desak Usut Tuntas Pelaku Penembakan 31 Pekerja di Papua
04-12-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mendesak aparat keamanan baik polisi maupun TNI mengejar dan menangkap pelaku penembakan terhadap 31...
Revisi UU Narkotika Perlu Diprioritaskan
22-11-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai pemerintah harus memprioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Narkotika dan Psikotoprika. Maraknya...