DPRD Kabupaten Purworejo Disarankan Konsultasi ke Kemendagri

17-05-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan I Muhammad Dimyati Suudja menerima kunjungan DPRD Kabupaten Purworejo.Foto:Runi/rni

 

 

Kepala Biro Persidangan I Muhammad Dimyati Suudja menyarankan DPRD Kabupaten Purworejo mengkonsultasikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota kepada Kementerian Dalam Negeri RI. Hal ini terkait dengan perubahan acara Badan Musyawarah yang harus dilakukan melalui Rapat Paripurna.


"Hal inipun harus dikonsultasikan dengan Mendagri. Apa sih background-nya merubah acara bamus harus melalui paripurna. Mungkin supaya kuat.  Tapi kalau untuk paripurna itu akan sangat membutuhkan proses. Kalau di DPR ada rapat konsultasi pengganti bamus. Di Bamus DPR ada rapat Bamus atau rapat konsultasi pimpinan dewan dan pimpinan fraksi untuk mengganti merubah acara bamus itu sendiri. Oleh karenanya silahkan konsultasi lebih dalam ke Kementerian Dalam Negeri," ungkapnya usai memimpin pertemuan dengan DPRD Kabupaten Purworejo terkait konsultasi soal pelaksanaan tugas Badan Musyawarah DPRD dengan terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD, Kamis (17/5/2018).

 

Dimyati, biasa disapa menambahkan, menurutnya dengan adanya PP No. 12 Tahun 2018 yang mengharuskan adanya Rapat Paripurna DPR RI untuk merubah acara Bamus, dirasa akan mempunyai kendala tersendiri, terkait mekanismenya yang pasti akan sangat berat.  "Setiap perubahan harus Paripurna bagaimana mekanismenya, itu akan semakin berat," ungkapnya.

 

Sementara itu, Anggota Bamus DPRD Kabupaten Purworejo Toha Mahasid merasa bahwa Bamus di DPRD itu seperti disepelekan dan tidak mempunyai kewenangan yang cukup kuat, dibanding dengan alat kelengkapan dewan daerah lainnya.



Terlebih permasalahan yang kerap terjadi di Bamus DPRD adalah adanya keputusan yang dihasilkan Bamus bisa dirubah oleh Pimpinan Dewan tanpa sepengetahuan Anggota Bamus lainnya. Kemudian,  terkait persoalan perpindahan Anggota Bamus ke AKD lainnya yang cukup sering, sedangkan menurut PP Nomor 12 Tahun 2018 minimal perpindahan Anggota ke Alat Kelengkapan Dewan lainnya itu jangka waktunya adalah 2,5 tahun.



"Karena di kami juga ada yang ganti, setahun ganti gitu pindah ke AKD yang lain, lah ini kita ingin tahu sebenernya seperti apa, ternyata di PP yang baru itu 2,5 tahun itu berbeda dengan di pusat," ucapnya.


Selanjutnya, Toha akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini  dengan memberikan pemahaman dan pertemuan yang intensif kepada rekan-rekan Anggota Bamus DPRD Kabupaten Purworejo, bahwa posisi Bamus DPRD Kabupaten Purworejo tidaklah sepele.



"Kami akan lebih intensifkan pertemuan-pertemuan dan juga nanti pemahaman tentang posisi dirinya yang sebenarnya bukan sepele. Ini akan lebih kita berdayakan dan sebarkan kepada teman-teman yang mungkin tidak hadir ke sini," tutupnya. (ndy/sc) 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pegawai ASN Harus Teladani Sifat Rasul
12-12-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW sejatinya memiliki makna yang sangat penting, bukan saja bagi kehidupan kaum muslimin melainkan juga kehidupan...
Penerimaan ASN Diharap Menunjang Reformasi Birokrasi
10-12-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti mengharapkan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)) 2018 bisa menunjang agenda reformasi birokrasi...
Tingkatkan Profesionalitas ASN, Setjen DPR Akan Bentuk Asessment Berbasis Kompetensi
07-12-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa sebagai suatu fase meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat...
Sekjen DPR Terima Kunjungan Mahasiswa Binus
07-12-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar didampingi Deputi Persidangan Damayanti dan Kepala Biro Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Endah...