Ketua DPR Berharap Hasil Kunker Anggota DPR Dapat Ditindaklanjuti

18-05-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menyampaikan pidato pembukaan masa sidang ke V.Foto :Runi/Rni

 

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap hasil kunjungan kerja (Kunker) seluruh anggota DPR RI dalam masa reses kemarin dapat ditindaklanjuti dan laporannya disampaikan kepada fraksi masing-masing.  Hal tersebut diungkapkannya saat membacakan Pidato Ketua DPR RI dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V  Tahun Sidang 2017-2018, di ruang sidang paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

 

“Selamat datang bagi seluruh Anggota DPR yang telah selesai melaksanakan tugas pengawasan melalui kunjungan kerja dan melakukan kegiatan bersama konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Pimpinan DPR berharap, hasil kunjungan kerja tersebut dapat di tindaklanjuti dan laporannya disampaikan kepada fraksi masing-masing,” ujar Bamsoet, begitu ia biasa disapa.

 

Pada kesempatan itu, Bamsoet atas nama pimpinan DPR RI juga menyampaikan rencana kegiatan dan perkembangan pelaksanaan tugas DPR. Dimana dalam pelaksanaan fungsi legislasi dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 ini terdapat 28 (dua puluh delapan) RUU yang masih dalam tahap Pembicaran Tingkat I oleh DPR dan pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR, pemerintah, maupun DPD RI.

 

Dari 28 RUU tersebut, terdapat 17 (tujuh belas) RUU yang pembahasannya sudah lebih dari 5 (lima) kali Masa Persidangan dan diharapkan dapat segera diselesaikan pada Masa Persidangan ini. Ketujuh belas RUU tersebut adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Wawasan Nusantara, RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, RUU tentang Kewirausahaan Nasional, RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Pertanahan.

 

Serta RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (ayu/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Beri Catatan dan Dukungan pada KEM-PPKF 2019 Usulan Pemerintah
31-05-2018 / PARIPURNA
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah membacakan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran...
Diperlukan Konsensus Bersama Jalankan Roda Perekonomian Indonesia
31-05-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam memberikan apresiasi terhadap salah satu bagian dari jawaban pemerintah yang dibacakan Menteri...
Pemerintah Yakini Tax Ratio 2019 Capai 11,4-11,9 Persen
31-05-2018 / PARIPURNA
Pemerintah meyakini tax ratio atau penerimaan pajak tahun 2019 bisa mencapai 11,4 hingga 11,9 persen. Optimisme pemerintah ini didasari oleh...
Perekonomian 2019 Membaik, Pertumbuhan Capai 5,8 Persen
31-05-2018 / PARIPURNA
Perekonomian nasional di tahun 2019 memiliki potensi yang sangat baik, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa mencapai pada kisaran 5,4-5,8 persen....