Dalam Kondisi Emergency Koopsusgab Memang Diperlukan

18-05-2018 / PARIPURNA

Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan, foto : runi/hr

 

 

Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan menilai dalam kondisi Emergency (darurat-red) Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI memang diperlukan. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum berlangsungnya sidang paripurna pembukaan masa persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 di Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

 

“Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia menurut saya sudah sesuai undang-undang, karena tugas TNI selain perang adalah pemberantasan terorisme. Oleh karena itu pemberantasan terorisme di setiap angkatan ada. Dan secara eksplisit disebutkan salah satu dari 10 tugas TNI selain perang ya itu, pemberantasan terorisme,” ungkap Sjarifuddin.

 

Diakui politisi dari Fraksi Partai Demokrat bahwa dalam penanganan terorisme, Indonesia sudah punya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). BNPT merupakan lembaga yang paling bisa diandalkan untuk itu. Di sana juga akan mewadahi TNI.

 

Namun dalam kondisi emergency alias darurat, dimana pemerintah harus tanggap dalam menangani terorisme, maka hal yang menjadi prioritas dan yang harus paling diperhatikan adalah penanganan terorisme. Sehingga, Sjarifuddin menilai pembentukan Koopsusgab dinilai sebagai langkah yang tepat.

 

“Mungkin emergency sebelum UU Anti Terorisme disahkan, bisa saja. Karena pemerintah harus tanggap dalam menangani terorisme. Penanganan terorisme merupakan hal yang paling prioritas yang harus diperhatikan. Kalau ada langkah presiden seperti itu ya boleh-boleh saja dan memang demikian seharusnya. Tetapi begitu UU Anti Terorisme diketok palu (disahkan-red), maka sudah tidak perlu lagi badan itu (Koopsusgab), dan penanganan terorisme ada pada BNPT, yang didalamnya juga mewadahi TNI,” paparnya. (ayu/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Sepakati Perubahan Tatib Nomor 1 Tahun 2014
16-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna menyepakati Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Meskipun sebelumnya sempat diwarnai...
RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Disetujui jadi RUU Inisiatif DPR
16-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren...
RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Belanda Disahkan
02-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerja Sama Pertahanan...
DPR Setujui Peraturan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR
02-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan didampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan...