Definisi Terorisme Diperdebatkan

23-05-2018 / PANITIA KHUSUS

Suasana Rapat Pansus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, foto : kresno/hr

 

 

Definisi terorisme dalam pembahasan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terus diperdebatkan Pansus. Pemerintah sudah mengajukan definisi dalam dua alternatif. Motif aksi teror juga sempat menjadi polemik dalam rapat Pansus tersebut.

 

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i yang akrab disapa Romo, menegaskan, defenisi ini penting untuk membedakan pidana terorisme dengan pidana biasa. “Definisi terorisme berbeda dengan pidana biasa. Yang membedakan adalah motif dan tujuan. Ada motif ideologi, politik, dan ancaman terhadap keamanan negara,” jelas Romo di sela-sela Rapat Tim Perumus RUU Terorisme kepada pers, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

 

Menurut Anggota F-Gerindra DPR ini, hampir semua teroris di dunia memiliki motifnya sendiri. Motif inilah yang krusial sebagai pembeda dengan pidana biasa. Dalam rapat Pansus itu, pemerintah menampilkan dua alternatif definisi terorisme.

 

Satu rumusan pertama menyebut: “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyel-obyek vital yang strategis. Lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional”.

 

Disampaikan sekali lagi oleh Romo, bagi DPR sangat penting frasa adanya motif politik, ideologi, atau ancaman terhadap negara. “Sangat riskan bila tak ada pembeda antara pidana terorisme dengan pidana biasa. Ini akan menjadi pertanggungjawaban kita ke depan. Riskan pula bila UU ini nanti digugat,” tutup Romo. (mh/sc) 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Segera Tuntaskan RUU Daerah Kepulauan
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
DPR RI berkeinginan kuat untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan Wenny Warouw...
Peran Komunikasi Patut Dibahas dalam RUU Daerah Kepulauan
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan Siti Sarwindah menyebut bahwa masalah komunikasi harus ditekankan dalam usaha perancangan...
Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi Masyarakat Babel
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (24/10/2018). Dalam...
Penting untuk Percepat Pembangunan Daerah Kepulauan
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Pada prinsipnya, daerah kepulauan di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan, dimana sebagian besar merupakan kawasan tertinggal dan tidak berpenghuni. Ditambah...