Definisi Terorisme Diperdebatkan

23-05-2018 / PANITIA KHUSUS

Suasana Rapat Pansus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, foto : kresno/hr

 

 

Definisi terorisme dalam pembahasan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terus diperdebatkan Pansus. Pemerintah sudah mengajukan definisi dalam dua alternatif. Motif aksi teror juga sempat menjadi polemik dalam rapat Pansus tersebut.

 

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i yang akrab disapa Romo, menegaskan, defenisi ini penting untuk membedakan pidana terorisme dengan pidana biasa. “Definisi terorisme berbeda dengan pidana biasa. Yang membedakan adalah motif dan tujuan. Ada motif ideologi, politik, dan ancaman terhadap keamanan negara,” jelas Romo di sela-sela Rapat Tim Perumus RUU Terorisme kepada pers, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

 

Menurut Anggota F-Gerindra DPR ini, hampir semua teroris di dunia memiliki motifnya sendiri. Motif inilah yang krusial sebagai pembeda dengan pidana biasa. Dalam rapat Pansus itu, pemerintah menampilkan dua alternatif definisi terorisme.

 

Satu rumusan pertama menyebut: “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyel-obyek vital yang strategis. Lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional”.

 

Disampaikan sekali lagi oleh Romo, bagi DPR sangat penting frasa adanya motif politik, ideologi, atau ancaman terhadap negara. “Sangat riskan bila tak ada pembeda antara pidana terorisme dengan pidana biasa. Ini akan menjadi pertanggungjawaban kita ke depan. Riskan pula bila UU ini nanti digugat,” tutup Romo. (mh/sc) 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aparat Diharapakan Lebih Tajam Cegah Terorisme
25-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Dengan telah disahkannya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi undang-undang, para aparat yang bertugas memberantas terorisme bisa...
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan...
Pasal Perlindungan Korban Terorisme Berlaku Surut
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Pasal-pasal dalam RUU Terorisme kini sudah jauh lebih maju. Dan salah satu konten yang terbaru adalah semua korban terorisme di...
Timsin RUU Terorisme Selaraskan Pasal-pasal
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Tim Sinkronisasi (timsin) Pansus RUU Terorisme masih menyelaraskan pasal-pasal dalam RUU ini, agar tidak saling bertolak belakang. Yang juga masih...