Sepuluh Fraksi Terbelah Sikapi Definisi Terorisme

24-05-2018 / PANITIA KHUSUS

Anggota Pansus Akbar Faizal foto : Kresno/mr

 

Sepuluh fraksi di DPR RI terbelah dua dalam menyikapi definisi terorisme yang diusulkan pemerintah dalam rapat Panja RUU Terorisme. Ada dua definisi yang diajukan pemerintah pada rapat marathon yang membahas definisi terorisme untuk melengkapi penyusunan revisi atas UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

 

Inilah dua alternatif definisi yang diajukan pemerintah dalam rapat Pansus, Rabu (23/5/2018), di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta. Bunyi dua definisi tersebut adalah:

Alternatif 1 :
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban, yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

 

Alternatif 2 :
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik, atau gangguan keamanan negara.


Dua alternatif ini membelah sepuluh fraksi yang ada di DPR dalam rapat Pansus RUU Terorisme. Dua Fraksi yaitu F-PKB dan F-PDI Perjuangan memilih alternatif 1. Sedangkan delapan fraksi yaitu  F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PKS, F-PAN, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura memilih alternatif 2. Ke delapan fraksi yang memilih alternatif 2 ini memberi sedikit catatan agar kata “negara” di belakangnya dihapus.

 

Anggota Pansus dari F-PKB Mohammad Toha yang ditemui Parlementaria usai rapat mengatakan, sangat wajar bila ada perdebatan dalam menyusun undang-undang, apalagi ini menyangkut defenisi. “Kita akan cenderung ke alternatif satu,” ucap Toha. Sementara Anggota Pansus dari F-PDI Perjuangan Risa Mariska juga senada dengan Toha yang lebih memilih rumusan alternatif satu.

 

Anggota F-Nasdem Akbar Faizal yang juga mengikuti jalannya rapat, memilih alternatif dua, lantaran ingin mendapat rumusan tentang keamanan yang bersifat umum. Senada dengan Akbar, Anggota F-PAN Hanafi Rais menerima alternatif dua, karena makna keamanan tanpa kata “negara” bisa dimaknai luas.

 

Dalam rapat tersebut, pihak pemerintah yang diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM Enny Nurbaningsih belum mengambil sikap. Hadir pula pakar hukum pidana Muladi dan Harkristuti Harkrisnowo.

 

Terkait masalah defenisi ini, akan dilanjutkan dalam Rapat Kerja Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Menteri Hukum dan HAM hari Kamis (24/5/2018). (mh/sc)

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fraksi Partai Demokrat Apresiasi Positif RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan Michael Waitimena secara khusus menyampaikan dan memberi penghormatan kepada almarhum Alex...
F-PKS Nilai Pembangunan Daerah Kepulauan Sangat Penting
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menekankan perlunya memberikan perhatian yang lebih terhadap daerah-daerah kepulauan, karena pembangunan daerah kepulauan sangat penting....
F-PDI Perjuangan Dukung Penuh RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memberikan dukungan penuh dan akan mengawal sampai tuntas pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sampai...
Fraksi Golkar Apresiasi Inisiasi DPD atas RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI yang telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang...