Pemerintah Diminta Jaga Kedaulatan Ekonomi

24-05-2018 / PARIPURNA

Anggota Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulisto saat mebacakan Tanggapan Fraksi PDI Perjuangan di ruang Rapat Paripurna, foto : jay/hr

 

 

Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 pada minggu lalu, kini masing-masing fraksi menyampaikan tanggapannya atas pokok-pokok pikiran yang menjadi rujukan dalam pembangunan di tahun 2019.

 

Semua fraksi di DPR membacakan tanggapannya  dengan memberikan catatan serta dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan 2019. Terhadap semua catatan yang disampaikan fraksi DPR, nantinya Menteri Keuangan akan menampung dan memberikan jawaban atas tanggapan yang disampaikan.

 

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan tantangan pemerintah semakin besar sehingga pemerintah dituntut mampu menjaga kedaulatan NKRI dalam rangka menjalankan roda perekonomian, salah satunya dengan mengoptimalkan sumber daya alam dalam negeri.

 

“Kemandirian jadi hal penting untuk mencapai kedaulatan, semakin negara bergantung maka semakin lemah. Pemerintah diharapkan mampu jalankan strategi ekonomi yang mengoptimalkan sumber daya dalam negeri,” ujar Adisatya di ruang rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

 

Selanjutnya, Adisatya juga meminta perusahaan BUMN dan swasta harus jadi motor penggerak ekonomi nasional guna meningkatkan peluang lapangan kerja.

 

Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan dalam pembangunan tahun 2019 diperlukan sebuah koreksi yang substansial agar menjadi lebih baik.  “Diperlukan koreksi yang substansial terkait perbaikan struktur antar sektoral dalam strategi pembangunan jangka pendek. Kami meyakini kebijakan ekonomi seyogyakan untuk mencapai pertumbahn ekonomoi yang berkelanjutan dan berkedaulatan,” tutur Heri Gunawan.

 

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat  Verna Gladies Merry Inkiriwang mengingatkan bahwa proses pembangunan sebuah negara adalah saling berkelanjutan. Sehingga pembangunan adalah sebuah rangkaian dan tonggak sejarah yang harus dipahami oleh pemimpinnya. Terkait roadmap pembangunan 2019, Partai Demokrat meminta agar hak bekerja oleh masyarakat dapat tercapai agar masyarakat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

 

“Kiranya pemerintah perlu memahami pembangunan adalah rangkaian tonggak sejarah dari masa ke masa. Pembangunan adalah berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan hak pekerja dan hak untuk bekerja agar masyarkat bisa jadi tuan di negerinya sendiri,” ujar Verna.

 

Sebelumnya dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tema kebijakan fiskal tahun 2019 yaitu APBN untuk mendorong investasi dan daya saing. Pemerintah menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2019 ditetapkan 5,4 persen hingga 5,8 persen. (hs/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta Ketegasan Kemenlu Terhadap Penahanan Muslim Uighur
13-12-2018 / PARIPURNA
Persekusi yang dialami oleh satu juta masyarakat muslim etnis Uighur di China turut menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR RI...
BPIP Sah Jadi Mitra Kerja Komisi II
13-12-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna penutupan masa sidang II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara...
DPR dan Pemerintah Setujui Kerja Sama Keamanan dengan Tiga Negara
13-12-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) kerja sama tentang Kegiatan di Bidang Pertahanan dengan Kerajaan Spanyol dan...
Jelang Pemilu 2019, Ketua DPR Ajak Masyarakat Jaga Perdamaian
13-12-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana teduh dan damai menjelang pesta demokrasi atau Pemilu serentak...