Pemerintah Diminta Jaga Kedaulatan Ekonomi

24-05-2018 / PARIPURNA

Anggota Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulisto saat mebacakan Tanggapan Fraksi PDI Perjuangan di ruang Rapat Paripurna, foto : jay/hr

 

 

Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 pada minggu lalu, kini masing-masing fraksi menyampaikan tanggapannya atas pokok-pokok pikiran yang menjadi rujukan dalam pembangunan di tahun 2019.

 

Semua fraksi di DPR membacakan tanggapannya  dengan memberikan catatan serta dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan 2019. Terhadap semua catatan yang disampaikan fraksi DPR, nantinya Menteri Keuangan akan menampung dan memberikan jawaban atas tanggapan yang disampaikan.

 

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan tantangan pemerintah semakin besar sehingga pemerintah dituntut mampu menjaga kedaulatan NKRI dalam rangka menjalankan roda perekonomian, salah satunya dengan mengoptimalkan sumber daya alam dalam negeri.

 

“Kemandirian jadi hal penting untuk mencapai kedaulatan, semakin negara bergantung maka semakin lemah. Pemerintah diharapkan mampu jalankan strategi ekonomi yang mengoptimalkan sumber daya dalam negeri,” ujar Adisatya di ruang rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

 

Selanjutnya, Adisatya juga meminta perusahaan BUMN dan swasta harus jadi motor penggerak ekonomi nasional guna meningkatkan peluang lapangan kerja.

 

Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan dalam pembangunan tahun 2019 diperlukan sebuah koreksi yang substansial agar menjadi lebih baik.  “Diperlukan koreksi yang substansial terkait perbaikan struktur antar sektoral dalam strategi pembangunan jangka pendek. Kami meyakini kebijakan ekonomi seyogyakan untuk mencapai pertumbahn ekonomoi yang berkelanjutan dan berkedaulatan,” tutur Heri Gunawan.

 

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat  Verna Gladies Merry Inkiriwang mengingatkan bahwa proses pembangunan sebuah negara adalah saling berkelanjutan. Sehingga pembangunan adalah sebuah rangkaian dan tonggak sejarah yang harus dipahami oleh pemimpinnya. Terkait roadmap pembangunan 2019, Partai Demokrat meminta agar hak bekerja oleh masyarakat dapat tercapai agar masyarakat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

 

“Kiranya pemerintah perlu memahami pembangunan adalah rangkaian tonggak sejarah dari masa ke masa. Pembangunan adalah berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan hak pekerja dan hak untuk bekerja agar masyarkat bisa jadi tuan di negerinya sendiri,” ujar Verna.

 

Sebelumnya dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tema kebijakan fiskal tahun 2019 yaitu APBN untuk mendorong investasi dan daya saing. Pemerintah menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2019 ditetapkan 5,4 persen hingga 5,8 persen. (hs/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Sepakati Perubahan Tatib Nomor 1 Tahun 2014
16-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna menyepakati Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Meskipun sebelumnya sempat diwarnai...
RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Disetujui jadi RUU Inisiatif DPR
16-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren...
RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Belanda Disahkan
02-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerja Sama Pertahanan...
DPR Setujui Peraturan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR
02-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan didampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan...