Pasal Perlindungan Korban Terorisme Berlaku Surut

24-05-2018 / PANITIA KHUSUS

Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Hanafi Rais (F-PAN)/Foto:Runi/Iw

 

Pasal-pasal dalam RUU Terorisme kini sudah jauh lebih maju. Dan salah satu konten yang terbaru adalah semua korban terorisme di masa lalu, akan mendapat perlindungan negara. Ini artinya pasal menyangkut perlindungan korban berlaku surut.

 

Demikian Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Hanafi Rais mengungkapkan kepada Parlementaria, Kamis (24/5/2018), usai memimpin rapat tim sinkronisasi di ruang rapat Banggar DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, dalam proposal revisi UU Terorisme ini yang diajukan pemerintah, pasal-pasal menyangkut perlindungan korban tidak menonjol. Kini, justru jadi perhatian serius dan negara harus menjamin rehabilitasi korban.

 

“Akhirnya kita sepakat dengan pemerintah bahwa ini jadi dimensi baru. Ada mainstreaming perlindungan korban, baik korban langsung dan tidak langsung yang harus ditanggung sepenuhnya oleh negara,” jelas Anggota F-PAN DPR ini. Bentuk perlindungan itu berupa kompensasi, bantuan medis, sampai restitusi (minta ganti rugi kepada pelaku teror).

 

“Semua ini dijamin oleh negara dan khusus perlindungan korban bisa berlaku surut. Korban dalam kasus bom Bali, misalnya, harus menanggung beban sakitnya, baik secara fisik, psikologis, dan psikososial juga. Jadi, negara kita atur dalam UU ini untuk menjamin korban terorisme di waktu-waktu sebelumnya,” lanjut Hanafi. (mh/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fraksi Partai Demokrat Apresiasi Positif RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan Michael Waitimena secara khusus menyampaikan dan memberi penghormatan kepada almarhum Alex...
F-PKS Nilai Pembangunan Daerah Kepulauan Sangat Penting
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menekankan perlunya memberikan perhatian yang lebih terhadap daerah-daerah kepulauan, karena pembangunan daerah kepulauan sangat penting....
F-PDI Perjuangan Dukung Penuh RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memberikan dukungan penuh dan akan mengawal sampai tuntas pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sampai...
Fraksi Golkar Apresiasi Inisiasi DPD atas RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI yang telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang...