Pasal Perlindungan Korban Terorisme Berlaku Surut

24-05-2018 / PANITIA KHUSUS

Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Hanafi Rais (F-PAN)/Foto:Runi/Iw

 

Pasal-pasal dalam RUU Terorisme kini sudah jauh lebih maju. Dan salah satu konten yang terbaru adalah semua korban terorisme di masa lalu, akan mendapat perlindungan negara. Ini artinya pasal menyangkut perlindungan korban berlaku surut.

 

Demikian Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Hanafi Rais mengungkapkan kepada Parlementaria, Kamis (24/5/2018), usai memimpin rapat tim sinkronisasi di ruang rapat Banggar DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, dalam proposal revisi UU Terorisme ini yang diajukan pemerintah, pasal-pasal menyangkut perlindungan korban tidak menonjol. Kini, justru jadi perhatian serius dan negara harus menjamin rehabilitasi korban.

 

“Akhirnya kita sepakat dengan pemerintah bahwa ini jadi dimensi baru. Ada mainstreaming perlindungan korban, baik korban langsung dan tidak langsung yang harus ditanggung sepenuhnya oleh negara,” jelas Anggota F-PAN DPR ini. Bentuk perlindungan itu berupa kompensasi, bantuan medis, sampai restitusi (minta ganti rugi kepada pelaku teror).

 

“Semua ini dijamin oleh negara dan khusus perlindungan korban bisa berlaku surut. Korban dalam kasus bom Bali, misalnya, harus menanggung beban sakitnya, baik secara fisik, psikologis, dan psikososial juga. Jadi, negara kita atur dalam UU ini untuk menjamin korban terorisme di waktu-waktu sebelumnya,” lanjut Hanafi. (mh/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR dan Pemerintah Susun DIM RUU Daerah Kepulauan
13-02-2019 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI Edison Betaubun menyampaikan, saat ini fraksi-fraksi dan pemerintah...
RUU Kewirausahaan Nasional Dorong Peningkatan Jumlah Pengusaha
12-02-2019 / PANITIA KHUSUS
Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional DPR RI diharapkan meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia. Pasalnya, dari hampir 250 juta jumlah...
Pansus RUU Kewirausahaan Nasional Jaring Masukan Akademisi Sumsel
12-02-2019 / PANITIA KHUSUS
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional DPR RI menjaring masukan dari para pakar dan akademisi di Provinsi Sumatera...
RUU Daerah Kepulauan Seirama dengan Tol Laut
24-01-2019 / PANITIA KHUSUS
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang sedang dibahas Pansus DPR RI sangat seirama dalam mendukung konsep tol laut yang dicanangkan...