Pasal Perlindungan Korban Terorisme Berlaku Surut

24-05-2018 / PANITIA KHUSUS

Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Hanafi Rais (F-PAN)/Foto:Runi/Iw

 

Pasal-pasal dalam RUU Terorisme kini sudah jauh lebih maju. Dan salah satu konten yang terbaru adalah semua korban terorisme di masa lalu, akan mendapat perlindungan negara. Ini artinya pasal menyangkut perlindungan korban berlaku surut.

 

Demikian Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Hanafi Rais mengungkapkan kepada Parlementaria, Kamis (24/5/2018), usai memimpin rapat tim sinkronisasi di ruang rapat Banggar DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, dalam proposal revisi UU Terorisme ini yang diajukan pemerintah, pasal-pasal menyangkut perlindungan korban tidak menonjol. Kini, justru jadi perhatian serius dan negara harus menjamin rehabilitasi korban.

 

“Akhirnya kita sepakat dengan pemerintah bahwa ini jadi dimensi baru. Ada mainstreaming perlindungan korban, baik korban langsung dan tidak langsung yang harus ditanggung sepenuhnya oleh negara,” jelas Anggota F-PAN DPR ini. Bentuk perlindungan itu berupa kompensasi, bantuan medis, sampai restitusi (minta ganti rugi kepada pelaku teror).

 

“Semua ini dijamin oleh negara dan khusus perlindungan korban bisa berlaku surut. Korban dalam kasus bom Bali, misalnya, harus menanggung beban sakitnya, baik secara fisik, psikologis, dan psikososial juga. Jadi, negara kita atur dalam UU ini untuk menjamin korban terorisme di waktu-waktu sebelumnya,” lanjut Hanafi. (mh/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Segera Tuntaskan RUU Daerah Kepulauan
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
DPR RI berkeinginan kuat untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan Wenny Warouw...
Peran Komunikasi Patut Dibahas dalam RUU Daerah Kepulauan
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan Siti Sarwindah menyebut bahwa masalah komunikasi harus ditekankan dalam usaha perancangan...
Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi Masyarakat Babel
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (24/10/2018). Dalam...
Penting untuk Percepat Pembangunan Daerah Kepulauan
25-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Pada prinsipnya, daerah kepulauan di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan, dimana sebagian besar merupakan kawasan tertinggal dan tidak berpenghuni. Ditambah...