Aparat Diharapakan Lebih Tajam Cegah Terorisme

25-05-2018 / PANITIA KHUSUS

Anggota Pansus RUU Antiterorisme DPR RI Bobby Adhityorizaldi, foto : odji/hr

 

 

Dengan telah disahkannya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi undang-undang, para aparat yang bertugas memberantas terorisme bisa lebih tajam melakukan pencegahan aksi teror. UU Antiterorisme  memberi porsi perhatian yang signifikan terhadap pencegahan terorisme.

 

Anggota Pansus RUU Antiterorisme DPR RI Bobby Adhityorizaldi mengemukakan hal itu sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Jumat (25/5/2018) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Ada ruang yang cukup dalam UU Antiterorisme yang baru untuk melakukan langkah pencegahan atau menggagalkan aksi teror yang menimbulkan korban massal.

 

 “Harapannya dengan disahkannya UU ini, aparat lebih tajam lagi dalam melakukan pencegahan terhadap teror bom,” kata Bobby. Dalam RUU yang baru disahkan ini, pasal-pasal pencegahan masuk dalam Bab VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 43A ayat (2) menyebut, “Dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip HAM dan prinsip kehati-hatian”.

 

Dulu, sambung Politisi Partai Golkar ini, teroris baru bisa ditangkap setelah kejadian. Sekarang anggota organisasi teroris yang terlarang dan yang melakukan aksi paramiliter sudah bisa ditangkap. Namun, pasal pencegahan ini juga tak bisa menangkap seseorang secara sembarangan. Ada tim pengawas yang dibentuk DPR untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum dalam menindak terorisme. Kini, orang mau ngebom saja sudah bisa ditangkap,” imbuhnya. (mh/sc)

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masyarakat Kepulauan Harus Mandiri
13-12-2018 / PANITIA KHUSUS
Masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan harus mandiri secara ekonomi. Untuk itu, Pansus DPR RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU)...
Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan
13-12-2018 / PANITIA KHUSUS
Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu isu krusial dalam membangun daerah kepulauan. Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR...
Kebijakan Belum Berpihak pada Wilayah Kepulauan
12-12-2018 / PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Michael Wattimena mengatakan bahwa secara legal konstitusional, keberadaan Indonesia adalah negara kepulauan....
Perlu Otonomi Pengelolaan Daerah Kepulauan
12-12-2018 / PANITIA KHUSUS
Provinsi yang memiliki banyak pulau perlu diberi otonomi dalam mengelola daerah kepulauannya. Ini penting untuk menumbuhkan kesejahteraan baru dengan dukungan...