Diperlukan Konsensus Bersama Jalankan Roda Perekonomian Indonesia

31-05-2018 / PARIPURNA

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam, foto : husen/hr

 

 

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam memberikan apresiasi terhadap salah satu bagian dari jawaban pemerintah yang dibacakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat  Paripurna DPR, Kamis (31/5/2018), yang menyatakan bahwa perlu ada konsensus bersama dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia untuk menjaga keberhasilan pembangunan, kesiapan APBN, dan kesiapan neraca BUMN.

 

“Saya mengapresiasi (keputusan) pemerintah memasukan kesiapan neraca BUMN sebagai bagian dari meminimalisasi distorsi ekonomi,” kata  Ecky di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Laporan keuangan pemerintah pusat yang diaudit BPK yang pada saat ini mendapat laporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sambung Ecky, itu belum memasukan laporan keuangan BUMN sebagai bagian konsolidasi dari laporan keuangan pemerintah pusat.

 

“Ketika tidak memasukan laporan keuangan BUMN di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka sesungguhnya ada bagian dari yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh pemerintah yang belum terlihat didalam perekonomian nasional,” ujar politisi Fraksi PKS itu.

 

Ia menyatakan, walaupun secara parsial dari masing-masing BUMN itu telah diaudit dan mendapatkan laporan keuangannya, tetapi total utang dari BUMN itu sangat luar biasa. Banyak sekali utang-utang yang dilakukan BUMN mendapatkan jaminan dari pemerintah.

 

“Dengan kata lain, apabila BUMN melakukan wanprestasi terhadap utang-utang tersebut maka pemerintah harus bertanggungjawab. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengingatkan Menteri Keuangan (selaku) pemerintah. Seyogyanya wakil yang diamanatkan rakyat sebagai pemegang saham adalah Menteri Keuangan, sedangkan menteri BUMN adalah kuasa pemegang saham,” ungkapnya.

 

Ditegaskan Ecky, dengan maraknya BUMN-BUMN melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang katanya antara lain adalah pembangunan infrastruktur dan didanai oleh utang, Menteri Keuangan harus betul-betul paham apakah utang-utang yang dilakukan oleh BUMN itu mampu dan  bisa dibayar dengan proyek-proyek dan kinerja BUMN tersebut. “Atau pada akhirnya hal itu merupakan penggadaian atas BUMN tersebut, dan jangan sampai pemerintah bertanggungjawab apabila BUMN-BUMN itu wanprestasi,” tandas Ecky.

 

Terkait salah satu proyek infrastruktur yang sangat kontroversial, yaitu proyek kereta cepat, Ecky berpendapat, saat kondisi ekonomi (negara) dengan nilai rupiah yang sedang terpuruk, seyogyanya pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi atas efektivitas dan nilai manfaat bagi perekonomian bangsa ketimbang menjadikan BUMN sebagai ‘gadaian’ atas proyek-proyek yang efisiensinya belum terukur. (dep/sc)

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua DPR Pandu Pelantikan Anggota PAW
04-03-2019 / PARIPURNA
Pelantikan politisi Fraksi Partai Hanura, Tari Siwi Utami, menjadi salah satu agenda dalam Rapat Paripurna DPR RI pembukaan Masa Persidangan...
Legislator Serukan Pemerintah Ganti Untung Pembebasan Lahan
04-03-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mendesak pemerintah untuk meninjau kembali pembangunan proyek jalan tol di Tol Padang Pariaman, Bukittinggi,...
Ketua DPR Apresiasi Timnas Juara AFF U-22
04-03-2019 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi atas prestasi Timnas sepak bola Indonesia di ajang AFF U-22 yang berlangsung di...
Pemilu 2019 untuk Kejayaan Bangsa
04-03-2019 / PARIPURNA
Pemilu serentak yang digelar pada tahun 2019 ini merupakan ekspresi kejayaan Bangsa Indonesia. Pemilu merupakan gerbang kemajuan bagi Indonesia. Dari...