Diperlukan Konsensus Bersama Jalankan Roda Perekonomian Indonesia

31-05-2018 / PARIPURNA

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam, foto : husen/hr

 

 

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam memberikan apresiasi terhadap salah satu bagian dari jawaban pemerintah yang dibacakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat  Paripurna DPR, Kamis (31/5/2018), yang menyatakan bahwa perlu ada konsensus bersama dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia untuk menjaga keberhasilan pembangunan, kesiapan APBN, dan kesiapan neraca BUMN.

 

“Saya mengapresiasi (keputusan) pemerintah memasukan kesiapan neraca BUMN sebagai bagian dari meminimalisasi distorsi ekonomi,” kata  Ecky di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Laporan keuangan pemerintah pusat yang diaudit BPK yang pada saat ini mendapat laporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sambung Ecky, itu belum memasukan laporan keuangan BUMN sebagai bagian konsolidasi dari laporan keuangan pemerintah pusat.

 

“Ketika tidak memasukan laporan keuangan BUMN di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka sesungguhnya ada bagian dari yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh pemerintah yang belum terlihat didalam perekonomian nasional,” ujar politisi Fraksi PKS itu.

 

Ia menyatakan, walaupun secara parsial dari masing-masing BUMN itu telah diaudit dan mendapatkan laporan keuangannya, tetapi total utang dari BUMN itu sangat luar biasa. Banyak sekali utang-utang yang dilakukan BUMN mendapatkan jaminan dari pemerintah.

 

“Dengan kata lain, apabila BUMN melakukan wanprestasi terhadap utang-utang tersebut maka pemerintah harus bertanggungjawab. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengingatkan Menteri Keuangan (selaku) pemerintah. Seyogyanya wakil yang diamanatkan rakyat sebagai pemegang saham adalah Menteri Keuangan, sedangkan menteri BUMN adalah kuasa pemegang saham,” ungkapnya.

 

Ditegaskan Ecky, dengan maraknya BUMN-BUMN melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang katanya antara lain adalah pembangunan infrastruktur dan didanai oleh utang, Menteri Keuangan harus betul-betul paham apakah utang-utang yang dilakukan oleh BUMN itu mampu dan  bisa dibayar dengan proyek-proyek dan kinerja BUMN tersebut. “Atau pada akhirnya hal itu merupakan penggadaian atas BUMN tersebut, dan jangan sampai pemerintah bertanggungjawab apabila BUMN-BUMN itu wanprestasi,” tandas Ecky.

 

Terkait salah satu proyek infrastruktur yang sangat kontroversial, yaitu proyek kereta cepat, Ecky berpendapat, saat kondisi ekonomi (negara) dengan nilai rupiah yang sedang terpuruk, seyogyanya pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi atas efektivitas dan nilai manfaat bagi perekonomian bangsa ketimbang menjadikan BUMN sebagai ‘gadaian’ atas proyek-proyek yang efisiensinya belum terukur. (dep/sc)

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Sepakati Perubahan Tatib Nomor 1 Tahun 2014
16-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna menyepakati Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Meskipun sebelumnya sempat diwarnai...
RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Disetujui jadi RUU Inisiatif DPR
16-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren...
RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Belanda Disahkan
02-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerja Sama Pertahanan...
DPR Setujui Peraturan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR
02-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan didampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan...