Isu TKA Perlu Penanganan Serius

05-06-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, foto : odji/hr

 

 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai isu Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan isu yang sensitif dan perlu penanganan yang serius. Keberadaan TKA Tiongkok di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) harus benar-benar dipastikan legal atau ilegal.

 

“Kebanyakan dari TKA Tiongkok itu adalah buruh-buruh kasar dan unskill bahkan cara kerja pekerjaan kasar pun mereka dilatih di Morowali,” ungkap Fadli sesaat setelah menerima Perwakilan Tokoh Masyarakat Morowali di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

 

Ditambahkan Fadli, berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak ketimpangan yang terjadi dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Misalnya masalah gaji, TKA Tiongkok memiliki pendapatan dua kali lipat lebih besar dibandingkan tenaga kerja lokal padahal cakupan pekerjaan sama.

 

Selain permasalahan gaji, menurut mantan pekerja PT. IMIP, pelayanan yang diterima pekerja lokal terkesan diskriminatif. “Seringkali ditemui makanan yang tidak steril dan tidak higienis, ada ulatnya dan sebagainya. Hal yang bertolak belakang dengan apa yang di dapat pekerja tiongkok,” kecewa Politisi Partai Gerindra ini.

 

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Morowali. Surat dari masyarakat akan diteruskan ke kementerian terkait, kepada komisi terkait dan bila diperlukan akan dilakukan peninjauan langsung ke PT. IMIP Morowali.

 

Asnan As’ad, salah satu perwakilan tokoh masyarakat Morowali mengungkapkan, jumlah TKA Tiongkok di PT.IMIP jumlahnya saat ini bisa mencapai 8000 orang. “Kalau pemerintah tidak percaya, silakan bentuk Panitia Khusus (Pansus) dan kami siap menunjukkan dimana mereka disembunyikan saat dilakukan sidak,” tegasnya. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el
13-12-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyambut baik rencana DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertujuan menginvestigasi kasus tercecernya...
Wakil Ketua DPR Fadli Zon Desak Mendagri Mundur
12-12-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zonmendesak Menteri Dalam NegeriTjahjo Kumolo agar sebaiknya mundur dari jabatannya menyusul penemuan ribuan kartu tanda...
Dana Otsus Papua Perlu Dilanjutkan
11-12-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua yang masa tenggatnya akan habis pada...
Fahri Hamzah Tegaskan Pentingnya Desain Pemberantasan Korupsi
11-12-2018 / PIMPINAN
Pemberantasan korupsi di Perancis mengacu pada standar pemberantasan korupsi dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara tersebut dijadikan standar bagi...