Kebijakan Fiskal Berperan Pada Perekonomian Nasional

05-06-2018 / PIMPINAN

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) , foto : jaka/hr

 

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran sangat penting dalam geliat perekonomian nasional. Kedua kebijakan ini harus mampu berkoordinasi dengan baik demi tercapainya stabilitas ekonomi. Menurutnya, koordinasi kebijakan ekonomi, khususnya fiskal dan moneter menjadi isu yang sangat penting akhir-akhir ini.

 

“Karena, krisis ekonomi ataupun keuangan masih sering menghantui, baik di negara maju ataupun sedang berkembang,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menjadi keynote speech dalam Diskusi Publik ‘Langkah Strategis Fiskal Moneter: Membangun Optimisme Ekonomi Indonesia’ yang diselenggarakan Depinas Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Jakarta, Selasa (5/6/2018). 

 

Bamsoet menggambarkan hubungan kebijakan moneter dan fiskal diataranya terlihat dalam dampak defisit anggaran yang dapat mengganggu inflasi. Bagi pembuat kebijakan fiskal, kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Sehingga, tidak adanya koordinasi antara kedua kebijakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi.

 

“Implikasi dari kedua kebijakan tersebut seringkali saling tidak terkait, bahkan bertentangan. Sehingga, dapat mengakibatkan hasil dari masing-masing kebijakan menjadi tidak optimal. Karenanya, koordinasi antar kedua kebijakan tersebut sangat penting dalam pengelolaan ekonomi, agar bauran kebijakan dapat memberikan dampak optimal dalam perekonomian,” papar Bamsoet.

 

Politisi Partai Golkar itu menuturkan gelombang globalisasi telah membawa pasar keuangan terintegrasi secara global, sehingga pada gilirannya meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa. Disisi lain, adanya liberalisasi ekonomi telah membuat ekonomi dunia juga semakin komplek dan volatilitas keuangan semakin tinggi. Akibatnya, para pelaku ekonomi menghadapi resiko yang semakin meningkat. 

 

“Otoritas ekonomi dihadapi dengan masalah dan tantangan yang semakin berat dalam menjaga stabilitas ekonomi makro maupun sistem keuangan. Karenanya koordinasi fiskal dan moneter yang baik sudah menjadi keharusan,” kata Bamsoet.

 

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu memaparkan tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan. Untuk menjalankannya terdapat tiga strategi fiskal yang dapat digunakan.

 

“Strategi pertama ialah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi. Kedua, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas. Dan ketiga, mendorong pembiayaan yang efisien inovatif dan berkelanjutan. Tentunya DPR RI akan ikut mengawasi pencapaian target fiskal tersebut,” tegas Bamsoet.

 

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini, diantaranya Ketua Wantimpres Sri Adiningsih, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Dirut Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, Anggota Komisi IX DPR RI Ahmadi Noor Supit dan Mukhamad Misbakhun. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jumlah Pengunduh Aplikasi DPR Now! Terus Meningkat
24-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasinya kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya melalui aplikasi DPR Now!. Menurutnya, jumlah pengunduh...
Aparat Pelaku Persekusi Harus Dilaporkan
24-09-2018 / PIMPINAN
Aparat keamanan pelaku persekusi terhadap aktivis Neno Warisman beberapa waktu lalu, harus dilaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional...
Ketua DPR Dorong Perguruan Tinggi Cetak Pengusaha Muda
24-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong perguruan tinggi mampu mencetak banyak pengusaha muda yang unggul dan berjiwa sosial. Perguruan tinggi...
Fahri Hamzah Desak Pemerintah Segera Gelontorkan Dana untuk BPJS Kesehatan
21-09-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah segera mengeluarkan dana untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan, supaya pihak ketiga...