Legislator Nilai Rincian Anggaran Lemhannas dan Wantannas Terlalu Kuno

06-06-2018 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty, foto : ariefhr

 

 

Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty mengaku sangat miris melihat ketimpangan yang terjadi pada Lembaga Pertahanan Nasional (Lemahannas) dan Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas). Ia mengaku kaget melihat jumlah anggaran dua lembaga tersebut yang sangat kecil dan berbeda jauh dengan mitra-mitra kerja Komisi I lainnya.

 

“Setiap orang kalau menjadi alumni pendidikan Lemhannas itu punya suatu kebanggaan, kalau mau jadi pimpinan harus sekolah Lemhannas dulu kan begitu. Tetapi kalau kita lihat anggarannya, itu tidak sepadan. Tidak sesuai,” ujarnya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lemhannas dan Wantannas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2018).

 

Politisi PDI Perjuangan itu menilai permintaan anggaran yang diajukan Lemhannas sangat konvensional dan sangat kecil. Jika hal ini dilanjutkan, maka Evita meyakini kemungkinan besar hanya menghambat program-program yang akan dijalankan oleh kedua lembaga tersebut.

 

“Sangat kuno sekali. Anggaran yang diminta oleh Lemhannas contohnya hanya minta untuk perbaikan gedung atau perbaikan perangkat komputer yang sudah tua, ini kuno banget. Bandingkan dengan lembaga lain yang sudah meminta anggaran triliunan rupiah untuk pengadaan teknologi yang canggih,” tambahnya.

 

Padahal Indonesia sedang menghadapi ancaman yang sangat serius terkait mentalitas bangsa. Dasar materi dari revolusi mental itu berada di lembaga ini. Pada akhirnya kemudian posisi Lemhannas menjadi sangat dipertanyakan karena seharusnya mereka berperan aktif dalam menjaga dan membangun karakter nasionalisme bangsa yang saat ini mulai pudar.

 

“Dengan persoalan-persoalan mentalitas bangsa yang ada saat ini, Lemhannas diharapkan berani untuk maju sebagai lembaga yang dapat memperbaiki mentalitas karakter bangsa. Tentunya hal ini harus didorong dengan anggaran yang jelas dan efektif,” tandas politisi dapil Jawa Tengah itu. (eps/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
WNI Kembali Diculik, Komisi I Minta Perjanjian Patroli Trilateral Dievaluasi
24-09-2018 / KOMISI I
Penculikan Warga Negara Indonesia (WNI) kembali terjadi. Sebanyak dua orang WNI asal Sulawesi Selatan bernama Samsul Saguni dan Usman Yunus...
UU ITE Harus Dipahami Generasi Muda
20-09-2018 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, diskusi panel bertema “Relevansi UU ITE Pasca Revisi” dalam rangkaian kegiatan Parlemen Remaja...
Komisi I Setujui RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan Belanda dan Arab Saudi
19-09-2018 / KOMISI I
Komisi I DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan...
Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri
18-09-2018 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak...