Komisi VII Dorong Peningkatan Anggaran Riset dan Teknologi

06-06-2018 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Bara K. Hasibuan(kiri), foto : eno/hr

 

 

Anggota Komisi VII DPR RI Bara K. Hasibuan mengatakan, pihaknya akan selalu berjuang agar alokasi anggaran untuk riset dan teknologi ditingkatkan secara drastis oleh pemerintah. Prioritasnya adalah pada riset dan teknologi sesuai dengan program Presiden Jokowi dan juga komitmen dari pemerintah.

 

“Saat ini, alokasi anggaran pendidikan tinggi Rp40 triliun dan untuk riset dan teknologi itu hanya Rp1 triliun plus Rp5 triliun untuk seluruh lembaga di lingkup Kemenristekdikti,” terang Bara saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi (Menristekdikti) beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

 

Ditambahkan Bara, alokasi anggaran yang besar bagi riset dan teknologi juga sebagai tuntutan kebutuhan abad 21 yang merupakan abad kompetitif. Suatu bangsa untuk menang dalam kompetisi itu harus kuat secara inovasi dan ilmu pengetahuan riset dan teknologi.

 

Selain itu, Komisi VII juga mendorong agar pemerintah mengimbangi dengan peningkatan kapasitas kementerian dan lembaga-lembaga untuk melakukan implementasi terhadap program yang menyerap anggaran secara efektif.

 

Politisi Partai Amanat Nasional ini sempat mempertanyakan satu program yang serapannya saat ini baru  mencapai 5 persen. “Kita minta kejelasan apa kendalanya, sehingga serapan tersebut tidak maksimal. Apakah sumber daya manusianya ataukah ada kendala yang lain,” tegasnya.

 

Bara tetap optimis Kemenristekdikti akan mengoptimalkan serapan anggaran hingga akhir 2018. “Kita akan pantau per triwulan kami akan pantau para mitra kerja untuk melakukan presentasi dan laporan atas kinerja dan anggaran mereka,” pungkasnya. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Langkah Pemerintah Tangani Badan Usaha Penerima Izin Bermasalah Dipertanyakan
18-03-2019 / KOMISI VII
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selain melakukan pengawasan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang...
Izin Pembuangan Air Limbah PT. TEL Perlu Ditinjau Ulang
18-03-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menyoroti lemahnya proses pemberian izin Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang dikeluarkan Pemerintah...
Komisi VII Tinjau Pengelolaan Limbah PT. TEL Muara Enim
14-03-2019 / KOMISI VII
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR...
Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan
13-03-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Nasir meminta penjelasan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber...