Besaran Anggaran Ristek dan Dikti Masih Timpang

07-06-2018 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron, eno/hr

 

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwasanya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) 2019 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi walaupun mengalami kenaikan, tetapi masih saja timpang. Khususnya untuk anggaran Riset dan Teknologi (Ristek) dibandingkan Pendidikan Tinggi (Dikti).

 

“Mengenai anggaran 2019, saya lihat tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk Ristek ada kenaikan dari Rp890 miliar sekarang menjadi Rp1,05 triliun. Tetapi bila dibandingkan dengan anggaran Pendidikan Tinggi yang mencapai Rp40 triliun, dana Ristek seperti tidak berarti apa-apa,” kata Herman saat Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

 

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan bahwa kenaikan ini juga tidak signifikan untuk mendorong terjadinya akselerasi inovasi dibidang teknologi. Artinya dimana pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap masa depan negeri dalam penguasaan teknologi kalau anggaran risetnya sangat kecil.

 

“Anggaran riset tersebut tidak memadai untuk bisa menghasilkan riset-riset inovatif. Contohnya saja kami saat melaksanakan kunjungan lapangan, kami hanya sampai bagaimana melakukan uji coba teknologi. Tetapi idak sampai melakukan inovasi lebih besar lagi dan lebih luas dan tentu bisa lebih bermanfaat,” tambah Herman.

 

Catatan paling penting yang diberikan Herman di dalam perspektif anggaran berjalan dan anggaran 2019, adalah bagaimana pemerintah seharusnya mendorong agar inovasi riset semakin meningkat. Dan tentu tidak mengurangi anggaran pendidikan.

 

Herman membandingkan juga membandingkan kemajuan riset dan teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan. “Jika nanti tahun 2045 penguasaan teknologi Indonesia akan sama dengan di Korea Selatan tahun 2015. Jadi peradaban teknologi kita maju ke depan, namun perbandingan kita mundur ke belakang,” tegasnya.

 

“Ini tentu menjadi catatan kita, mudah mudahan Pak Jokowi sebagai Presiden selalu mengedepankan akselerasi riset dan teknologi yang tercermin dalam bentuk anggaran,” tutup politisi dapil Jawa Barat ini. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Awasi Pengelolaan Limbah PT Arutmin
12-12-2018 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR Muhammad Nasir mengatakan, kunjungan kerja spesifik (Kunspek) ke perusahaan pengelolaan tambang batubara Asamasam di PT...
Komisi VII Pantau Kesiapan Penyaluran Pipa Gas ke PT. Pusri
06-12-2018 / KOMISI VII
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI memantau kesiapan penyaluran pipa gas PT. Pertamina Gas (Pertagas) ke PT. Pupuk...
Komisi VII Pertanyakan Implementasi Zero Keramba Danau Toba
06-12-2018 / KOMISI VII
Pemerintah sudah mencanangkan Danau Toba menjadi destinasi pariwisata prioritas Indonesia, dan menjadikan danau terbesar di Asia Tenggara ini sebagai Monaco...
Komisi VII Ingin Perusahaan Batam Patuhi UU Nomor 32 Tahun 2009
03-12-2018 / KOMISI VII
Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Nasir menginginkan agar perusahaan industri terutama...