Komisi VIII Setujui Kenaikan Anggaran Kementerian PPPA

07-06-2018 / KOMISI VIII

Raker Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Ali Taher Parasong, dengan Menteri PPPA Yohana Yembise, foto : arief/hr

 

 

Komisi VIII menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2019 menjadi Rp554,901 miliar, atau naik Rp1,1 miliar dibandingkan alokasi anggaran tahun 2018.

 

Demikian kesimpulan Raker Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Ali Taher Parasong, dengan Menteri PPPA Yohana Yembise, yang beragendakan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

 

Alokasi anggaran Kemen PPA itu untuk program dukungan manajemen sebesar Rp128,542 miliar, program kesetaraan gender sebesar Rp139,500 miliar dan program perlindungan anak sebesar Rp180,571 miliar serta program partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp106,287 miliar.

 

Komisi VIII juga akan melakukan pendalaman lebih lanjut tentang usulan tambahan anggaran Kemen PPPA 2019 sebesar Rp200 miliar bersama dengan Pejabat Eselon I Kemen PPPA. Usulan tambahan anggaran ini antara lain untuk penambahan sarana untuk penjangkauan korban kekerasan sebesar Rp72,250 miliar, kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara masif sebesar Rp30 miliar, sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak sebesar Rp12,750 miliar serta penjangkauan perempuan Kepala Keluarga-Perempuan Inovator Indonesia (Pekka Perintis) sebesar Rp85 miliar.

 

“Komisi VIII juga mendesak Kemen PPPA membuat terobosan baru, khususnya terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan rapuhnya keluarga dari berbagai persoalan sosial,” kata Ali Taher.

 

Kemen PPPA juga diminta meningkatkan program sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat terkait dengan program three ends. Program ini adalah mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang dan mengakhiri kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kepala BNPB Diminta Tingkatkan Program dan Sasaran Desa Tangguh Bencana
07-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyusun perencanaan RAPBN 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran...
Komisi VIII Setujui Kenaikan Anggaran Kementerian PPPA
07-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2019 menjadi Rp554,901 miliar, atau naik Rp1,1...
Kenaikan Anggaran Kemensos Diharapkan Bisa Dirasakan Masyarakat
05-06-2018 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menekankan, agar usulan kenaikan anggaran Kementerian Sosial RI yang cukup besar pada...
Komisi VIII Desak Kemenag Prioritaskan Pengangkatan Honorer Pada RAPBN 2019
05-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama memprioritaskan penyelesaian permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mempertimbangkan...