Kepala BNPB Diminta Tingkatkan Program dan Sasaran Desa Tangguh Bencana

07-06-2018 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong, foto : arief

 

 

Komisi VIII DPR mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyusun perencanaan RAPBN 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL) tahun 2019 agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Anggota Komisi VIII. Khususnya untuk meningkatkan program dan sasaran desa tangguh bencana, terutama di daerah yang termasuk kategori rawan bencana.

 

Desakan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei dan jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

 

Mengingat banyaknya daerah bencana air, Komisi VIII juga menekankan kepada BNPB untuk meningkatkan pemanfaatan dan peran serta relawan bencana yang tersebar di seluruh Indonesia terkait kapasitas dan kualitasnya. Selain itu, BNPB juga diminta melakukan pemutakhiran peta risiko bencana dan melakukan kajian mengenai prediksi anggaran tanggap darurat bencana dalam berbagai situasi dan tingkatan bencana.

 

“Sejalan dengan itu, Komisi VIII juga mendesak BNPB untuk meningkatkan anggaran kesiapsiagaan dan mengantisipasi peningkatan dan luasnya daerah bencana. Juga perlunya membangun kerja sama dan peran swasta dalam kesiapsiagaan bencana melalui program desa tangguh bencana,” kata Ali Taher.

 

Dalam kesempatan ini, Kepala BNPB mengusulkan anggaran sebesar Rp694,625 miliar yang diarahkan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas. Selain itu diarahkan untuk program penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp467,672 miliar. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Prihatin MCK Tak Jadi Prioritas Bantuan pada Korban Bencana
13-03-2019 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo menyampaikan keprihatinannya atas temuan saat dirinya melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi...
Setop Penggunaan Label Negatif Pada Anak
13-03-2019 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Sarawasti Dhirakanya Djojohadikusumo menyanyangkan masih adanya penggunaan atau labelling berkonotasi negatif seperti "anak remaja...
Negara Harus Hadir Lindungi Anak Terlantar
13-03-2019 / KOMISI VIII
Permasalahan anak terlantar dan anak bermasalah memerlukan perhatian khusus dari negara, mengingat tingkat kriminalitas yang melibatkan anak mengalami peningkatan baik...
Komisi VIII Terima Audiensi CPNS Kemenag Jatim
12-03-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menerima kunjungan audiensi Forum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) K2 Kementerian Agama Jawa Timur yang hingga...