Kepala BNPB Diminta Tingkatkan Program dan Sasaran Desa Tangguh Bencana

07-06-2018 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong, foto : arief

 

 

Komisi VIII DPR mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyusun perencanaan RAPBN 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL) tahun 2019 agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Anggota Komisi VIII. Khususnya untuk meningkatkan program dan sasaran desa tangguh bencana, terutama di daerah yang termasuk kategori rawan bencana.

 

Desakan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei dan jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

 

Mengingat banyaknya daerah bencana air, Komisi VIII juga menekankan kepada BNPB untuk meningkatkan pemanfaatan dan peran serta relawan bencana yang tersebar di seluruh Indonesia terkait kapasitas dan kualitasnya. Selain itu, BNPB juga diminta melakukan pemutakhiran peta risiko bencana dan melakukan kajian mengenai prediksi anggaran tanggap darurat bencana dalam berbagai situasi dan tingkatan bencana.

 

“Sejalan dengan itu, Komisi VIII juga mendesak BNPB untuk meningkatkan anggaran kesiapsiagaan dan mengantisipasi peningkatan dan luasnya daerah bencana. Juga perlunya membangun kerja sama dan peran swasta dalam kesiapsiagaan bencana melalui program desa tangguh bencana,” kata Ali Taher.

 

Dalam kesempatan ini, Kepala BNPB mengusulkan anggaran sebesar Rp694,625 miliar yang diarahkan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas. Selain itu diarahkan untuk program penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp467,672 miliar. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
SBSN Biayai Infrastruktur Pendidikan Agama
11-12-2018 / KOMISI VIII
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang disepakati Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama salah satunya didedikasikan untuk pembangunan infrastruktur...
Komisi VIII Pantau Implementasi SBSN di Pekanbaru
11-12-2018 / KOMISI VIII
Surat Berharga Syariah negara (SBSN) merupakan surat berharga diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur dan pembiayaan...
Legislator Desak Dubes Arab Saudi Minta Maaf
04-12-2018 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendesak Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Abdullah Shuaibi...
Komisi VIII Minta Kenaikan BPIH 2019 Maksimal Rp 1 Juta
04-12-2018 / KOMISI VIII
Kementerian Agama dalam pembahasan awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019 meminta kenaikan dari Rp 35,250 juta menjadi Rp...