DPR Berharap Polri Tingkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

07-06-2018 / PIMPINAN

Ketua DPR Bambang Soestayo saat memberikan kuliah umum tentang ‘Strategi Kerja Sama Legislatif dan Polri dalam Harkamtibnas’, pada Sespimen Polri Dikreg ke-58 TA 2018, di Bandung, foto : jay/hr

 

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan salah satu tugas utama Polri adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Untuk mewujudkan Harkamtibmas di seluruh wilayah NKRI, DPR RI dan Polri harus selalu meningkatkan strategi kerjasama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Sehingga, dapat mencapai tujuan pemeliharaan ketertiban masyarakat dan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia.

 

“Sebagai orang yang pernah memimpin Komisi III DPR RI, dimana Polri menjadi salah satu mitra kerjanya, saya merasakan betul kerja sama antara DPR RI dengan Polri selama ini terus terjalin dengan baik. DPR dalam melakukan fungsinya sebagai wakil rakyat banyak mendapatkan dukungan dari Polri, sebaliknya Polri dalam menjalankan fungsinya juga diawasi dan mendapatkan dukungan dari DPR,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat memberikan kuliah umum tentang ‘Strategi Kerja Sama Legislatif dan Polri dalam Harkamtibnas’, pada Sespimen Polri Dikreg ke-58 TA 2018, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/6/2018).

 

Bamsoet menjelaskan, selama ini sinegisitas DPR dan Polri telah berjalan baik. Dalam fungsi legislasi, DPR berupaya menyusun dan mengundangkan RUU yang mempermudah Polri dalam menjalankan tugasnya. 

 

“Sebagai contoh bisa dilihat pada perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru saja disahkan pada 25 Mei 2018 lalu. UU ini telah membawa perubahan bagi penegakan hukum atas upaya penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia. Khususnya, bagi Polri dengan adanya penambahan waktu yang dapat digunakan dalam proses penyidikan dan penyelidikan,” kata Bamsoet.

 

Selain itu, lanjut Bamsoet, DPR juga memasukan RUU Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dalam Daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. Usulan perubahan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa pelaksanaan fungsi Polri di lapangan masih menghadapi banyak hambatan dan masalah. 

 

“Terutama dari sisi kemampuan dan kualitas SDM, kinerja, profesionalitas, penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia, aspek transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan. Tujuannya, agar terwujud citra dan kinerja Polri lebih baik lagi,” terang Bamsoet.

 

Bamsoet juga berharap DPR senantiasa memantau setiap kegiatan Polri, Khususnya, dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban masyarakat. “Sebagai contoh, isu miras oplosan yang akhir-akhir ini mencemaskan masyarakat. DPR mendorong Kepolisian dan BPOM untuk mengawasi penjualan minuman maupun bahan-bahan campuran yang biasa digunakan dalam miras oplosan. Selain itu, DPR meminta Polri menindak tegas pelaku pengoplos, penjual, dan pemakai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” papar Bamsoet. (jay/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jumlah Pengunduh Aplikasi DPR Now! Terus Meningkat
24-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasinya kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya melalui aplikasi DPR Now!. Menurutnya, jumlah pengunduh...
Aparat Pelaku Persekusi Harus Dilaporkan
24-09-2018 / PIMPINAN
Aparat keamanan pelaku persekusi terhadap aktivis Neno Warisman beberapa waktu lalu, harus dilaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional...
Ketua DPR Dorong Perguruan Tinggi Cetak Pengusaha Muda
24-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong perguruan tinggi mampu mencetak banyak pengusaha muda yang unggul dan berjiwa sosial. Perguruan tinggi...
Fahri Hamzah Desak Pemerintah Segera Gelontorkan Dana untuk BPJS Kesehatan
21-09-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah segera mengeluarkan dana untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan, supaya pihak ketiga...