DPR Berharap Polri Tingkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

07-06-2018 / PIMPINAN

Ketua DPR Bambang Soestayo saat memberikan kuliah umum tentang ‘Strategi Kerja Sama Legislatif dan Polri dalam Harkamtibnas’, pada Sespimen Polri Dikreg ke-58 TA 2018, di Bandung, foto : jay/hr

 

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan salah satu tugas utama Polri adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Untuk mewujudkan Harkamtibmas di seluruh wilayah NKRI, DPR RI dan Polri harus selalu meningkatkan strategi kerjasama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Sehingga, dapat mencapai tujuan pemeliharaan ketertiban masyarakat dan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia.

 

“Sebagai orang yang pernah memimpin Komisi III DPR RI, dimana Polri menjadi salah satu mitra kerjanya, saya merasakan betul kerja sama antara DPR RI dengan Polri selama ini terus terjalin dengan baik. DPR dalam melakukan fungsinya sebagai wakil rakyat banyak mendapatkan dukungan dari Polri, sebaliknya Polri dalam menjalankan fungsinya juga diawasi dan mendapatkan dukungan dari DPR,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat memberikan kuliah umum tentang ‘Strategi Kerja Sama Legislatif dan Polri dalam Harkamtibnas’, pada Sespimen Polri Dikreg ke-58 TA 2018, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/6/2018).

 

Bamsoet menjelaskan, selama ini sinegisitas DPR dan Polri telah berjalan baik. Dalam fungsi legislasi, DPR berupaya menyusun dan mengundangkan RUU yang mempermudah Polri dalam menjalankan tugasnya. 

 

“Sebagai contoh bisa dilihat pada perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru saja disahkan pada 25 Mei 2018 lalu. UU ini telah membawa perubahan bagi penegakan hukum atas upaya penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia. Khususnya, bagi Polri dengan adanya penambahan waktu yang dapat digunakan dalam proses penyidikan dan penyelidikan,” kata Bamsoet.

 

Selain itu, lanjut Bamsoet, DPR juga memasukan RUU Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dalam Daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. Usulan perubahan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa pelaksanaan fungsi Polri di lapangan masih menghadapi banyak hambatan dan masalah. 

 

“Terutama dari sisi kemampuan dan kualitas SDM, kinerja, profesionalitas, penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia, aspek transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan. Tujuannya, agar terwujud citra dan kinerja Polri lebih baik lagi,” terang Bamsoet.

 

Bamsoet juga berharap DPR senantiasa memantau setiap kegiatan Polri, Khususnya, dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban masyarakat. “Sebagai contoh, isu miras oplosan yang akhir-akhir ini mencemaskan masyarakat. DPR mendorong Kepolisian dan BPOM untuk mengawasi penjualan minuman maupun bahan-bahan campuran yang biasa digunakan dalam miras oplosan. Selain itu, DPR meminta Polri menindak tegas pelaku pengoplos, penjual, dan pemakai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” papar Bamsoet. (jay/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemekaran Daerah Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat
19-03-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menekankan pemekaran daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bukan semata karena euforia demokrasi atau kepentingan...
Krisis Politik Awali Konflik di Negara Muslim
19-03-2019 / PIMPINAN
Ketua Delegasi DPR RI Fadli Zon menyoroti isu-isu krusial dunia Muslim dalam acara puncak Konferensi Parliamentary Union of the OIC...
Ketua DPR Dukung Pengembangan Techno Park Pelalawan
19-03-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik pengembangan kawasan Techno Park di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Selain berfungsi sebagai pusat...
Skema PPPK Solusi Terbaik Tenaga Honorer Kategori II
18-03-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan DPR RI sangat concern memperhatikan Tenaga Honorer Kategori II (THK-II), baik yang berasal dari...