DPR Nilai Serapan Anggaran KLHK Sangat Rendah

07-06-2018 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring, foto : eno/hr

 

 

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring menyoroti serapan anggaran tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang masih sangat rendah. Hingga akhir Mei 2018, anggaran KLHK baru terserap sekitar sekitar 21,06 persen saja.

 

“Serapan anggaran masih sangat jauh dari harapan, sebaiknya di akhir Mei harus sudah mencapai angka 40 persen,” kata Tifatul dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri LHK beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

 

KLHK harus mencari pokok masalah rendahnya serapan anggaran tahun 2018. “Kalau APBN tidak dibelanjakan, maka program kerja yang telah dirancang tahun-tahun sebelumnya bisa dipertanyakan masyarakat. Dampaknya dirasakan di tahun mendatang, yaitu terjadi pengurangan terhadap anggaran kementerian itu sendiri ,” ujar politisi PKS ini.

 

Tifatul mengimbau agar KLHK mencari solusi untuk memaksimalkan agar serapan anggaran berjalan normal hingga akhir 2018. “Kalau sudah mendekati akhir tahun, ditakutkan nanti akan ada pemborosan secara mendadak. Seperti banyak staf melakukan perjalanan dinas ke luar kota dan lainnya,” tegasnya.

 

Terkait akuntabilitas belanja negara, Tifatul menyarankan KLHK harus berhati-hati agar tidak terjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan aparat hukum lainnya yang kemudian dijadikan sumber masalah.

 

Adapun penambahan anggaran KLHK pada tahun 2019, Tifatul menyatakan setuju, asal peruntukan anggaran tersebut dijelaskan secara umum, termasuk skema-skema apa saja yang ingin dicapai dan juga persentase yang diharapkan sampai batas akhir penggunaan anggaran di 2019 kelak. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Langkah Pemerintah Tangani Badan Usaha Penerima Izin Bermasalah Dipertanyakan
18-03-2019 / KOMISI VII
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selain melakukan pengawasan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang...
Izin Pembuangan Air Limbah PT. TEL Perlu Ditinjau Ulang
18-03-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menyoroti lemahnya proses pemberian izin Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang dikeluarkan Pemerintah...
Komisi VII Tinjau Pengelolaan Limbah PT. TEL Muara Enim
14-03-2019 / KOMISI VII
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR...
Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan
13-03-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Nasir meminta penjelasan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber...