Sumbar Bisa Menjadi Referensi Pengendalian Inflasi Daerah

07-06-2018 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, foto : guntur/hr

 

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyampaikan bahwa diperlukan strategi yang tepat dan langkah nyata guna mengendalikan tingkat inflasi di daerah-daerah. Menurutnya, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bisa dijadikan referensi dalam penanganan pengendalian inflasi di daerah.

 

“Inflasi itu berkaitan dengan supply and demand dan tidak bisa kita hindari makanya harus terus dikendalikan. Sumbar bisa kita jadikan referensi di dalam penganganan pengendalian inflasi di daerah,” kata Hafisz saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Padang, Sumbar, baru-baru ini.

 

Dalam kesempatan kunker meninjau pengendalian inflasi daerah ini, Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumbar, dan Pemerintah Provinsi Sumbar.

 

Namun politisi PAN itu melihat, walau inflasi terjaga, namun Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masih belum tajam untuk melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal, untuk menghilangkan para pemain atau oknum yang membuat pasokan barang-barang menjadi langka.

 

“TPID akan gagal mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang terkait inflasi bila harga-harga memang benar-benar sudah tidak terkendali, karena TPID belum ada kekuatan anggaran yang memadai dan payung hukum untuk mempengaruhi pasar,” imbuh Hafisz.

 

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengakui bahwa pemaparan jajaran Pemprosv Sumbar kepada Komisi XI DPR RI dinilai telah berhasil menghilangkan faktor-faktor supply and demand, khususnya pada barang-barang yang termasuk volatile food.

 

“Faktor inflasi yang susah untuk dikendalikan itu hanya menyangkut tentang administrate price, yakni harga-harga yang telah ditetapkan karena konsekuensi dari harga pusat, diantaranya harga tarif listrik BBM, tiket pesawat, dan elpiji gas. Saya mengapresiasi TPID dan Pemprov yang berhasil menekan volatile food-nya,” papar politisi PKS itu.

 

Lebih lanjut, Ecky menekankan pentingnya pengendalian inflasi terutama pada saat bulan Ramadan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, dimana biasanya terjadi tingginya konsumsi masyarakat terhadap barang-barang.

 

“Komoditas utama penyumbang inflasi bulanan di Sumbar adalah cabai merah, bensin, mie, daging has, dan bawang merah. Harga-harga komoditas ini perlu dikendalikan harganya. Kalau tidak, akan membuat konsumsi rumah tangga dan industri menurun, yang akibatnya menimbulkan keresahan di masyarakat,” jelas Ecky. (gd/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Petani Bawang Merah Minta Pemerintah Jaga Kestabilan Harga
20-03-2019 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan, di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, bawang merah merupakan salah satu komoditas...
Ongkos Produksi Tinggi, Investor pun Lari
18-03-2019 / KOMISI XI
Ongkos produksi yang dinilai masih tinggi, membuat para investor di dalam negeri berlarian ke luar negeri. Walau regulasi sudah sangat...
Pemerintah Diminta Perbaiki Distribusi Bawang Merah
15-03-2019 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi pembinaan kepada petani bawah merah yang dilakukan Bank Indonesia (BI)...
Manfaat PSBI Dirasakan Masyarakat Pertanian
13-03-2019 / KOMISI XI
Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) untuk sektor pertanian sudah menunjukkan pemanfaatan bagi masyarakat. Akan tetapi masih terdapat permasalahan yang dirasakan...