Novel Baswedan Terlalu Diistimewakan

08-06-2018 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, foto : arief/hr

 

 

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terlalu diistimewakan. Ketika ia terluka matanya karena disiram air keras, DPR dan pemerintah sepakat memberi dukungan anggaran untuk pengobatannya. Namun, ketika aparat penegak hukum lainnya terluka dalam tugas, tak mendapat perhatian yang sama.

 

Inilah kritik Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani saat mengikuti rapat Komisi III dengan Pimpinan KPK, BNPT, LPSK, dan BNN di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018). DPR sempat menyetujui permohonan anggaran yang diajukan KPK untuk pengobatan mata Novel. Arsul lalu mempertanyakan, bagaimana perhatian pemerintah terhadap aparat lainnya, apakah mendapat keistimewaan seperti Novel.

 

“Beberapa waktu lalu ketika ada musibah Novel Baswedan, Ketua KPK minta permohonan dukungan anggaran. Musibah sebetulnya tidak bisa dianggarkan, tapi kami mendukung pengobatan dan perawatan Novel. Namun ketika ada aparat polisi dibacok oleh sindikat narkoba di Medan dan tidak mendapat perlakuan yang sama, keluarga polisinya kirim SMS ke saya, apakah kami kurang penting dibandingkan Novel Baswedan,” ungkap Arsul.

 

Politisi PPP ini juga mencontohkan lainnya, ketika personel Densus 88 terluka dalam tugas, ia juga tak mendapat perhatian penuh seperti Novel. Bahkan, personel Densus 88 kabarnya hanya dirawat di kelas III RS. Polri. “Dia komplain, karena tidak mendapat perhatian seperti Novel. Negara harus melindungi aparatur penegak hukumnya dengan lebih baik,” kilah Arsul.

 

Pada bagian lain, Arsul juga mengeritik KPK yang lamban menangani kasus-kasus besar. Misalnya, kasus RJ. Lino mantan Dirut Pelindo II yang belum jelas penyelesaiannya. Padahal, anggaran KPK tiga kali lipat lebih besar daripada Kejaksaan Agung dan Polri. Pimpinan KPK sendiri kerap berkilah, kasus-kasus korupsi yang nilainya kecil selalu diusut, karena menjadi pintu masuk kasus-kasus korupsi besar. “Nyatanya setelah inkrah, tak ada kasus besar yang diungkap,” imbuh Arsul. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Sahkan Dua Hakim MK
12-03-2019 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mengumumkan dua nama calon hakim konstitusi yang telah disahkan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua hakim...
DPR-Pemerintah Setujui Egwuatu Jadi WNI
08-03-2019 / KOMISI III
DPR RI dan pemerintah akhirnya menyetujui permohonan pesepak bola asal Nigeria Egwuatu Godstime Ouseloka menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Sebelumnya,...
Profesionalisme Jadi Tantangan Aparat Penegak Hukum
19-02-2019 / KOMISI III
Tantangan aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan juga lembaga peradilan itu adalah soal profesionalisme. Karena profesionalisme ini menyangkut bagaimana...
Penyelesaian Penegakan Hukum Tak Mesti Dipenjara
19-02-2019 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyoroti over kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jawa Timur yang mencapai 121 persen...