KLHK Harus Libatkan Swasta Kampanyekan Penghijauan

08-06-2018 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring, foto : kresno/hr

 

 

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mengatakan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak sendirian dalam melakukan konservasi dan terhadap sumber daya hutan. Ia menekankan agar private sector (swasta) turut dilibatkan dalam melakukan penghijauan.

 

“Karena Presiden pernah melakukan ini, misalnya penanaman pohon, penghijauan-penghijauan dengan melibatkan perusahaan-perusahaan besar,” kata Tifatul Sembiring dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri LHK beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, bahwasannya di setiap perusahaan pasti memiliki dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggsung Jawab Sosial Perusahaan. Dimana aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan merupakan tujuan tersalurnya dana CSR dari perusahaan.

 

“Mereka punya dana CSR yang terkadang tidak jelas kemana salurannya.  Untuk itu Kementerian LHK bisa menggandeng perusahaan tersebut guna melakukan konservasi dan penghijauan yang pasti membutuhkan banyak dana,” terangnya.

 

Tifatul juga menambahkan selain sektor swasta, KLHK bisa saja berkomunikasi dengan seniman, organisasi pecinta alam dalam mengkampanyekan konservasi dan penghijauan. Organisasi pecinta alam tidak akan keberatan bila diajak untuk membawa sampah dari dalam hutan atau gunung.

 

“Bila dirangkul, mereka bisa berkampanye dengan cara mereka sendiri. Bahkan ada musisi sampai bikin lagu dan video klip yang berisikan ajakan untuk menjaga keasrian dan kelestarian hutan,” pungkasnya. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Langkah Pemerintah Tangani Badan Usaha Penerima Izin Bermasalah Dipertanyakan
18-03-2019 / KOMISI VII
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selain melakukan pengawasan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang...
Izin Pembuangan Air Limbah PT. TEL Perlu Ditinjau Ulang
18-03-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menyoroti lemahnya proses pemberian izin Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang dikeluarkan Pemerintah...
Komisi VII Tinjau Pengelolaan Limbah PT. TEL Muara Enim
14-03-2019 / KOMISI VII
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR...
Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan
13-03-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Nasir meminta penjelasan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber...