Pemerintah Jangan Reaksioner Hadapi Terorisme

08-06-2018 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih , foto : odji/hr

 

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mendata nomor seluler dan akun media sosial mahasiswa dan dosen adalah langkah reaksioner yang tidak perlu dilakukan.

 

“Ada 7,5 juta mahasiswa, 300 ribu dosen dan 200 ribu tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, sehingga ada sekitar 8 juta yang mesti diawasi. Tentu berat sekali untuk mengawasi itu semua. Padahal Kemenristekdikti masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait pendidikan tinggi di negeri ini,” ujar Fikri dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Kamis, (7/6/2018).

 

Menurutnya, menanggulangi terorisme yang berkembang tidak dapat diselesaikan dengan langkah reaksioner, tetapi harus dilakukan dengan pikiran panjang dan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat.

 

“Terorisme, isme, itu kan paham. Terbentuk dari proses yang panjang sehingga kita juga perlu memahami penyelesaiannya juga merupakan proses yang panjang,” jelas politisi PKS itu.

 

Ia sepakat bahwa untuk menangkalnya, perlu dilakukan langkah yang sistematis dan menyentuh konsep pendidikan. Mengingat pendidikan merupakan proses yang membentuk pengetahuan dan paham dalam diri seseorang. Ia menekankan, perlunya grand design pendidikan yang memadai. “Kita selama ini tidak punya grand design, ganti pemerintahan juga ganti kurikulum,” imbuh Fikri.

 

Selain itu, Fikri juga menilai operasi yang dilakukan oleh para teroris selama ini bersifat silent sehingga perlu pemerintah hendaknya juga perlu mengantisipasinya dengan langkah silent, bukan dengan ekspos besar-besaran. “Jangan-jangan memang diekspos besar-besaran hanya untuk menunjukkan bahwa pemerintah bekerja,” tandasnya.

 

Politisi dapil Jawa Tengah itu merasa ekspos yang saat ini berkembang sudah berlebihan, termasuk soal rilis daftar tujuh kampus negeri yang diduga terpapar radikalisme menurut BNPT memberikan dampak negatif bagi pendidikan.

 

“Selama ini kita sedang mendorong kampus-kampus tersebut menjadi World Class University (WCU). Rilis tersebut tentu memberikan citra negatif terhadap kampus dan dunia pendidikan kita. Ini kontraproduktif dan merugikan," pungkasnya. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Perjuangkan Pengangkatan Guru Honorer
13-12-2018 / KOMISI X
Komisi X DPR RIberhasil melakukan koordinasi politik kepada pemerintah untuk menyelesaikan tuntutan Guru Tenaga Honorer K-II (THK-II) untuk diangkat menjadi...
DPR dan Pemerintah Sepakat Angkat Guru Honorer Jadi PPPK Sebelum Maret 2019
12-12-2018 / KOMISI X
Komisi X DPR RI dan pemerintah sepakat menyelesaikan pengangkatan Guru Tenaga Honorer K-II (THK-II) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja...
DPR Minta Kemendikbud Perhatikan IISY
10-12-2018 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayanti menilai keberadaan Indonesian International School of Yangon (IISY) di Negara Republik Persatuan Myanmar...
Legislator Dorong Inisiatif Masyarakat Tingkatkan Literasi dan Budaya Membaca
07-12-2018 / KOMISI X
Indeks minat baca dan tingkat literasi masyarakat Indonesia masih rendah dan memprihatinkan. Laporan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural...