Pemerintah Jangan Reaksioner Hadapi Terorisme

08-06-2018 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih , foto : odji/hr

 

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mendata nomor seluler dan akun media sosial mahasiswa dan dosen adalah langkah reaksioner yang tidak perlu dilakukan.

 

“Ada 7,5 juta mahasiswa, 300 ribu dosen dan 200 ribu tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, sehingga ada sekitar 8 juta yang mesti diawasi. Tentu berat sekali untuk mengawasi itu semua. Padahal Kemenristekdikti masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait pendidikan tinggi di negeri ini,” ujar Fikri dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Kamis, (7/6/2018).

 

Menurutnya, menanggulangi terorisme yang berkembang tidak dapat diselesaikan dengan langkah reaksioner, tetapi harus dilakukan dengan pikiran panjang dan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat.

 

“Terorisme, isme, itu kan paham. Terbentuk dari proses yang panjang sehingga kita juga perlu memahami penyelesaiannya juga merupakan proses yang panjang,” jelas politisi PKS itu.

 

Ia sepakat bahwa untuk menangkalnya, perlu dilakukan langkah yang sistematis dan menyentuh konsep pendidikan. Mengingat pendidikan merupakan proses yang membentuk pengetahuan dan paham dalam diri seseorang. Ia menekankan, perlunya grand design pendidikan yang memadai. “Kita selama ini tidak punya grand design, ganti pemerintahan juga ganti kurikulum,” imbuh Fikri.

 

Selain itu, Fikri juga menilai operasi yang dilakukan oleh para teroris selama ini bersifat silent sehingga perlu pemerintah hendaknya juga perlu mengantisipasinya dengan langkah silent, bukan dengan ekspos besar-besaran. “Jangan-jangan memang diekspos besar-besaran hanya untuk menunjukkan bahwa pemerintah bekerja,” tandasnya.

 

Politisi dapil Jawa Tengah itu merasa ekspos yang saat ini berkembang sudah berlebihan, termasuk soal rilis daftar tujuh kampus negeri yang diduga terpapar radikalisme menurut BNPT memberikan dampak negatif bagi pendidikan.

 

“Selama ini kita sedang mendorong kampus-kampus tersebut menjadi World Class University (WCU). Rilis tersebut tentu memberikan citra negatif terhadap kampus dan dunia pendidikan kita. Ini kontraproduktif dan merugikan," pungkasnya. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Apresiasi Sharing Sarpras UNBK di Purwakarta
18-03-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Titik Prasetyowati Verdi mengapresiasi sharing sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)...
Permasalahan Klasik UNBK Masih Belum Terselesaikan
18-03-2019 / KOMISI X
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP dan SMA sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini permasalahan klasik...
Program Sekolah Adiwiyata Patut Terus Dikembangkan
18-03-2019 / KOMISI X
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Subang yang menerapkan program Sekolah Adiwiyata atau sekolah berlatar belakang berbudaya lingkungan mendapat acungan...
Lima Tahun ke Depan, Peserta UNBK 100 Persen
18-03-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Ratieh Sanggarwaty berharap dalam lima tahun ke depan peserta pengikut Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)...