Legislator Minta Pemerintah Anggarkan THR Untuk Guru Honorer

08-06-2018 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (kanan), foto : odji/hr

 

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta ke depannya, pemerintah menganggarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi guru honorer di Tanah Air. Kebijakan itu, menurut Sutan itu bukanlah basa-basi ataupun retorika semata, tetapi lahir dari kajian yang mendalam akan keadilan renumerasi bagi para tenaga honorer di Indonesia.

 

“Saya rasa kita tidak berbasa-basi masalah THR untuk tenaga honor ini. Karena di beberapa negara, kebijakan ini berjalan meski status honorer ini belum PNS, namun dalam menghadapi hari raya mereka tetap dapat tunjangan,” ungkap Sutan di sela-sela Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (8/6/2018).

 

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, kebijakan itu bisa dilihat di Turki ataupun negara Malaysia, dimana di negara tersebut, para tenaga kontrak pemerintah atau honorer instansi negara bisa menikmati tunjangan ketika merayakan hari raya.

 

Adapun alasan keterbatasan anggaran yang menjadi kendala pemerintah belum mau memberi tunjangan, menurutnya bisa disiasati dengan penghematan dari pos lain, seperti penghematan biaya perjalanan dinas dan pos lainnya. Selama ini menurutnya nasib para tenaga honor masih diberlakukan sebagai pegawai kelas dua.

 

“Ada kesan bagi pemerintah tenaga honorer ini, masih dianggap sebagai pegawai kelas dua,. Ada tapi tidak terlalu diperhatikan, maka ke depan mindset berpikir kita harus diubah, status mereka boleh saja non PNS, namun dari segi hak dan kewajiban sama,” jelasnya.

 

Dalam rangka menyikapi ini, pihaknya membuat sistem remunerasi nasional bagi tenaga honorer pendidikan, dimana sistem akan dituangkan dalam bentuk peraturan menteri tentang batas bawah upah para guru honor, di dalamnya disebutkan kewajiban pemerintah menganggarkan THR bagi mereka.

 

“Kemauan politik pemerintah dalam hal ini lemah, buktinya meski kita kekurangan guru, pemerintah masih tidak mau mengangkat para honorer menjadi PNS, sehingga jalan tengahnya harus ada payung hukum yang lebih tegas akan sistem remunerasi tenaga honorer tersebut,” pungkas politisi dapil Jambi itu. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Gerakan Pramuka Sebagai Wadah Pembentukan Karakter
14-08-2018 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta Gerakan Pramuka tetap dijadikan sebagai wadah generasi muda dalam membina...
Mendikbud Ingin Sederhanakan Bahasa Daerah, Legislator Nilai Langgar Konstitusi
13-08-2018 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menyoroti rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi berencana menyederhanakan bahasa daerah yang...
Rehabilitasi Sekolah Rusak Akibat Bencana Harus Jadi Prioritas
09-08-2018 / KOMISI X
Gempa yang melanda Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini menyebabkan banyak korban. Infrastruktur, termasuk sekolah banyak yang rusak akibat...
Asian Games Menjadi Soft Diplomacy Indonesia
08-08-2018 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan, soft diplomasi Indonesia dengan digelarnya Asian Games 2018 dapat dilihat dari...