Legislator Minta Pemerintah Anggarkan THR Untuk Guru Honorer

08-06-2018 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (kanan), foto : odji/hr

 

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta ke depannya, pemerintah menganggarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi guru honorer di Tanah Air. Kebijakan itu, menurut Sutan itu bukanlah basa-basi ataupun retorika semata, tetapi lahir dari kajian yang mendalam akan keadilan renumerasi bagi para tenaga honorer di Indonesia.

 

“Saya rasa kita tidak berbasa-basi masalah THR untuk tenaga honor ini. Karena di beberapa negara, kebijakan ini berjalan meski status honorer ini belum PNS, namun dalam menghadapi hari raya mereka tetap dapat tunjangan,” ungkap Sutan di sela-sela Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (8/6/2018).

 

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, kebijakan itu bisa dilihat di Turki ataupun negara Malaysia, dimana di negara tersebut, para tenaga kontrak pemerintah atau honorer instansi negara bisa menikmati tunjangan ketika merayakan hari raya.

 

Adapun alasan keterbatasan anggaran yang menjadi kendala pemerintah belum mau memberi tunjangan, menurutnya bisa disiasati dengan penghematan dari pos lain, seperti penghematan biaya perjalanan dinas dan pos lainnya. Selama ini menurutnya nasib para tenaga honor masih diberlakukan sebagai pegawai kelas dua.

 

“Ada kesan bagi pemerintah tenaga honorer ini, masih dianggap sebagai pegawai kelas dua,. Ada tapi tidak terlalu diperhatikan, maka ke depan mindset berpikir kita harus diubah, status mereka boleh saja non PNS, namun dari segi hak dan kewajiban sama,” jelasnya.

 

Dalam rangka menyikapi ini, pihaknya membuat sistem remunerasi nasional bagi tenaga honorer pendidikan, dimana sistem akan dituangkan dalam bentuk peraturan menteri tentang batas bawah upah para guru honor, di dalamnya disebutkan kewajiban pemerintah menganggarkan THR bagi mereka.

 

“Kemauan politik pemerintah dalam hal ini lemah, buktinya meski kita kekurangan guru, pemerintah masih tidak mau mengangkat para honorer menjadi PNS, sehingga jalan tengahnya harus ada payung hukum yang lebih tegas akan sistem remunerasi tenaga honorer tersebut,” pungkas politisi dapil Jambi itu. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Inovasi Bangun Kembali Pariwisata Palu
18-01-2019 / KOMISI X
Pasca terjadinya gempa dan tsunami di Kota Palu, Sigi, dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, berdampak ke seluruh sektor, terutama sektor...
Legislator Sesalkan Penegakan Hak Cipta tak Dibahas pada Debat Capres
18-01-2019 / KOMISI X
Debat perdana pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada 17 Januari 2019 banyak mendapat kritik dari publik. Salah satunya Anggota...
Daerah Pesisir Harus Miliki Early Warning System
18-01-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi mengatakan, erupsi Gunung Anak Krakatau dan bencana tsunami Selat Sunda yang terjadi...
Pembangungan Sarpras Pendidikan Sulteng Perlu Percepatan
18-01-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI perihatin melihat dampak dari bancana alam yang dialami Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah beberapa bulan yang...