DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB

21-06-2018 / B.K.S.A.P.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Evita Nursanty foto : Arief/mr

 

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Evita Nursanty menyayangkan keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Padahal, Dewan HAM PBB merupakan sebuah forum kerja sama multilateral dan sekaligus bukti komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM.

 

Demikian disampaikan politisi PDI-Perjuangan ini, menanggapi keputusan keluarnya AS dari Dewan HAM PBB yang diumumkan Menteri Luar Negeri Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa sore waktu AS.

 

“Indonesia tentu sangat meyayangkan keputusan AS ini, apalagi dasarnya hanya karena pembelaan mereka terhadap Israel dimana masyarakat dunia tentu masih memperdebatkan hal itu. Kita terus mendukung reformasi di Dewan HAM PBB dan juga badan PBB lainnya, tapi proses itu kan butuh dukungan, dan bukan dengan cara keluar,” kata Evita dalam rilisnya, Rabu (20/6/2018).

 

Menurutnya, peran Dewan HAM PBB penting karena menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

 

Dengan keluarnya AS, lanjut Evita, masyarakat dunia akan mempertanyakan kembali komitmen negara adidaya itu yang ingin disebut sebagai pemimpin global yang mempromosikan dan melindungi HAM semua orang di seluruh dunia, termasuk untuk perdamaian dan juga kesejahteraan dunia.

 

“Apalagi sebelum keluar dari Dewan HAM PBB, AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump juga sudah menyatakan keluar dari proses atau mekanisme multilateral antara lain dari Paris Agreement (Iklim), UNESCO, Global Compact Migration, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) soal nuklir Iran,” ujarnya.

 

Diakui Evita, kinerja Dewan HAM PBB memang belum sempurna. Namun, proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya, seperti Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB,  justru membutuhkan komitmen politis dan  semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB.

 

Karena itu, Evita mendukung langkah pemerintah Indonesia bersama-sama negara lainnya di dunia, untuk terus berkontribusi dan bekerja sama menegakkan dan memajukan perlindungan HAM, melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB.

 

“Kami mendukung Kementerian Luar Negeri RI untuk menegakkan dan mengembangan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme dan memperkuat kinerja Dewan HAM PBB,” kata politisi yang juga Anggota Komisi I DPR RI itu. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Dorong APA Fokus Pembangunan Manusia
14-02-2019 / B.K.S.A.P.
DPR RI mendorong Asian Parliamentary Assembly (APA) untuk fokus pada isu pembangunan manusia sebagai upaya memperkuat kapasitas kawasan mengelola pertumbuhan...
Capaian SDGs Sangat Krusial
31-01-2019 / B.K.S.A.P.
Saat ini progres capain Sustainable Development Goals (SDGs) sangat krusial dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan parlemen mengambil peran penting soal ini...
OSS dan Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kendala Investasi
31-01-2019 / B.K.S.A.P.
Ketua Panja Kerja Sama Ekonomi Regional (KER) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Juliari Batubara menilai Sistem Online...
DPR Harus Terlibat Perumusan VNR on SDGs
30-01-2019 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyerukan pentingnya keterlibatan DPR RI dalam proses perumusan...