DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB

21-06-2018 / B.K.S.A.P.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Evita Nursanty foto : Arief/mr

 

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Evita Nursanty menyayangkan keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Padahal, Dewan HAM PBB merupakan sebuah forum kerja sama multilateral dan sekaligus bukti komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM.

 

Demikian disampaikan politisi PDI-Perjuangan ini, menanggapi keputusan keluarnya AS dari Dewan HAM PBB yang diumumkan Menteri Luar Negeri Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa sore waktu AS.

 

“Indonesia tentu sangat meyayangkan keputusan AS ini, apalagi dasarnya hanya karena pembelaan mereka terhadap Israel dimana masyarakat dunia tentu masih memperdebatkan hal itu. Kita terus mendukung reformasi di Dewan HAM PBB dan juga badan PBB lainnya, tapi proses itu kan butuh dukungan, dan bukan dengan cara keluar,” kata Evita dalam rilisnya, Rabu (20/6/2018).

 

Menurutnya, peran Dewan HAM PBB penting karena menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

 

Dengan keluarnya AS, lanjut Evita, masyarakat dunia akan mempertanyakan kembali komitmen negara adidaya itu yang ingin disebut sebagai pemimpin global yang mempromosikan dan melindungi HAM semua orang di seluruh dunia, termasuk untuk perdamaian dan juga kesejahteraan dunia.

 

“Apalagi sebelum keluar dari Dewan HAM PBB, AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump juga sudah menyatakan keluar dari proses atau mekanisme multilateral antara lain dari Paris Agreement (Iklim), UNESCO, Global Compact Migration, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) soal nuklir Iran,” ujarnya.

 

Diakui Evita, kinerja Dewan HAM PBB memang belum sempurna. Namun, proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya, seperti Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB,  justru membutuhkan komitmen politis dan  semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB.

 

Karena itu, Evita mendukung langkah pemerintah Indonesia bersama-sama negara lainnya di dunia, untuk terus berkontribusi dan bekerja sama menegakkan dan memajukan perlindungan HAM, melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB.

 

“Kami mendukung Kementerian Luar Negeri RI untuk menegakkan dan mengembangan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme dan memperkuat kinerja Dewan HAM PBB,” kata politisi yang juga Anggota Komisi I DPR RI itu. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKSAP Terlibat Aktif Dalam Upaya Perdamaian Dunia
16-09-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menuturkan bahwa peran DPR dalam upaya perdamaian dunia terus dilakukan, salah satunya melalui kerjasama antar...
DPR Ajak Parlemen MIKTA Tingkatkan Partisipasi Perempuan
16-09-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak parlemen yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) lebih meningkatkanpartisipasi...
Perempuan Didorong Jadi Agen Perdamaian Dunia
16-09-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menilai peranan perempuan perlu menjadi perhatian bersama. Perempuan...
Soliditas MIKTA Diperlukan Guna Menghadapi Ancaman Global
16-09-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua DPR Bambang Soesatyo melihat adanya ancaman yang meningkat terhadap perdamaian dan keamanan global, ketidakpastian ekonomi, tantangan sosio-kultural dan degradasi...