RUU Penyadapan Akan Ditata Secara Komprehensif

28-06-2018 / BADAN LEGISLASI

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, foto : azka/hr

 

 

Rapat Badan Legislasi DPR RI  dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, telah mendengarkan pemaparan hasil studi dari Badan Keahlian Dewan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Supratman menyampaikan, DPR berusaha menata RUU Penyadapan secara komprehensif, termasuk di dalamnya tentang aturan izin penyadapan oleh pengadilan.

 

"Penyadapan tidak memerlukan izin pengadilan, kenapa ini perlu diatur dalam undang-undang, supaya tidak menimbulkan kerancuan sekaligus kita ingin menata penyadapan ini secara komprehensif," papar Supratman di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2018). 

 

Dia menjelaskan, RUU Penyadapan akan mengatur tentang  persyaratan penyadapan, termasuk audit pertanggungjawaban tentang kegiatan menyadap. Sehingga sekalipun tidak memerlukan izin pengadilan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pemberantasan narkotika oleh Bandan Narkotika Nasional (BNN), namun aturan penyadapan butuh payung hukum. 

 

"Jadi mulai dari persyaratan penyadapannya, termasuk auditnya nanti kita atur secara komprehensif di dalamnya," ujar Supratman. 

 

Di sisi lain, Anggota Baleg Hermanto menekankan tentang penyadapan harus memegang prinsip perlindungan hukum, keadilan hukum, keseimbangan, dan keterbukaan. "Azas ini perlu penerapan secara konsisten, artinya dalam penyadapan tidak dilakukan secara pilih kasih. Sehingga penyadapan hanya demi penegakan hukum," tegas Hermanto. 

 

Selain itu dia juga mengatakan, tindakan penyadapan perlu diawasi sebab ini berkaitan dengan privasi. Hermanto mewanti-wanti agar RUU ini jangan sampai memberi celah adanya rekayasa dalam penyadapan. "Sebab kadang-kadang menyasar, tidak tepat sasaran. Bahkan ada rekayasa. Saya mau tanya seberapa jauh undang-undang ini mengantisipasi adanya rekayasa penyadapan," ungkap Hermanto. 

 

Menanggapi tentang pengawasan penyadapan, Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menyampaikan konsep yang disusun BKD, pengawasan penyadapan diberkan kepada masing-masing lembaga penegak hukum. "Konsep yang kami coba rumuskan di dalam naskah akademik kita serahkan kepada masing-masing lembaga penegak hukum sendiri," jelasnya. 

 

Dia beralasan ini demi menjaga independensi setiap lembaga. Menurut studi yang dilakukan BKD kalau pengawasan diserahkan secara internal, kebocoran informasi bisa lebih minim. (eko/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Terima DPRD Kabupaten Gresik
13-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Joko Riskiyono mematahkan kekhawatiran Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik terkait overlapping tugasnya dengan Alat...
Pesantren Kelak Sejajar dengan Lembaga Pendidikan Umum
05-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan lainnya diharapkan kelak bisa disejajarkan dengan lembaga pendidikan umum, seperti SMP dan SMA. DPR RI...
Sarmuji Hormati Putusan MK tentang Pasal Pemanggilan Anggota DPR
04-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Sarmuji mensghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan Pasal 245 Undang-Undang MPR, DPR,...
RUU Penyadapan Akan Ditata Secara Komprehensif
28-06-2018 / BADAN LEGISLASI
Rapat Badan Legislasi DPR RI dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, telah mendengarkan pemaparan hasil studi dari Badan Keahlian Dewan...