APBN-P Tidak Wajib Dibahas

03-07-2018 / BADAN ANGGARAN

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebetulnya tidak wajib dibahas. Semuanya bergantung pemerintah sebagai pihak pengusul. Namun, bila ada pergeseran asumsi yang sudah ditetapkan dalam APBN, mestinya ada usulan perubahan yang diajukan pemerintah.

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid saat ditemui di ruang Banggar menjelaskan, memang sampai saat ini pemerintah belum mengajukan APBN-P untuk tahun anggaran 2018. Tampaknya pemerintah ingin menyelesaikan dahulu laporan keuangan semester I 2018. Masih ada waktu bagi pemerintah hingga Desember 2018 bila ingin mengusulkan perubahan anggaran.

 

“Pemerintah belum menyampaikan perubahan APBN. Tapi dari berbagai masukan dan perkembangan yang ada, katakan asumsi pertumbuhan ekonomi, kurs dolar, dan harga ICP minyak sudah berubah drastis. Semestinya pemerintah menyampaikan usulan perubahan dalam konteks penyesuaian dengan keadaan yang berkembang. Tetapi sampai hari ini pemerintah belum, karena pemerintah kelihatannya ingin menyelesaikan dulu laporan semester pertama,” papar Jazil.

 

Memasuki bulan Juli ini mestinya pemerintah sudah mengevaluasi perkembangan ekonomi terkini dan target-target selama enam bulan terakhir kinerja ekonomi pemerintah. Kapan pun usulan perubahan anggaran bisa diusulkan pemerintah kepada DPR hingga akhir tahun. Sebetulnya bila tak ada usul perubahan anggaran, bisa dinilai semua prediksi asumsi makro yang disusun DPR dan pemerintah sudah tepat.

 

“Sebenarnya APBN-P itu tidak wajib, APBN-P itu semacam koreksi penguatan terhadap kinerja pemerintah pada tahun berjalan. Pemerintah akan melihat dari pekerjaan selama enam bulan. Selama satu semester perjalanan ini, asumsi pertumbuhan dan asumsi kurs dolar itu sudah sesuai atau enggak. Saya kasih contoh saja selama tiga bulan terakhir ini, kurs dolar jauh melewati asumsi yang ada. Asumsi yang dibuat oleh pemerintah itu Rp13.400. Sekarang sudah Rp14.300. Itu akan berubah pada sisi belanja dan pendapatan,” ungkap Anggota F-PKB DPR ini.

 

Harga minyak dunia juga sudah berubah dari 48 USD per barel menjadi rata-rata itu 60-70 USD per barel. Fakta ini tentu merubah asumsi yang sudah disusun sebelumnya. “Kalo pemerintah tidak membuat usulan perubahan juga tidak ada masalah. Berarti ada strategi lain yang akan dilakukan dalam menghadapi asumsi yang bergeser itu,” seraya menambahkan, “Konsekuensinya, pendapatan negara akan terganggu, karena tak ada usulan perubahan anggaran. Bila pendapatan berkurang otomatis belanja berkurang,” kilah Jazil lagi. (mh/sc)

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Minta Pengelolaan Dana Kelapa Sawit Masuk PNBP
20-09-2018 / BADAN ANGGARAN
Suasana Rapat Kerja Banggar dengan pemerintah. Foto: Arief/Rni Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti pengelolaan dana kelapa sawit yang tidak masuk...
Banggar Setujui PMN untuk PLN dan HK
20-09-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN) yang didapatkan PT. PLN (Persero) dan PT....
Rokok Elektrik Akan Dikenai Cukai
19-09-2018 / BADAN ANGGARAN
Rokok elektrik yang selama ini lolos dari beban cukai, kini akan dikenai cukai seperti rokok batang pada umumnya. Hanya saja...
Banggar Sepakati Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen
19-09-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati angka pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun...