Pemerintah Harus Ukur Daya Beli Masyarakat

03-07-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam,  Fadli Zon (F-Gerindra) beraudiensi dengan purnawirawan dan tokoh masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di Gedung NUsantara DPR RI/Foto:Naefurodji/Iw

 

Saat ini harga-harga kebutuhan pokok terus naik melonjak, hampir di setiap daerah di Indonesia mengeluhkan hal yang sama. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa seharusnya pemerintah bisa mengukur sejauhmana daya beli yang ada di masyarakat.

 

“Karena daya beli (masyarakat) turun dan tidak mampu lagi untuk melakukan konsumsi, pasti hal itu akan menggangu ekonomi secara keseluruhan. Multiplier effect-nya cukup besar,” ujar Fadli saat melakukan audiensi dengan purnawirawan dan tokoh masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang hadir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (03/7/2018).

 

Ia  mengatakan, pemerintah sekarang banyak melakukan pencabutan subsidi-subsidi yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberdayakan kekuatannya, terutama yang termasuk dalam skala ekonomi rumah tangga.

 

“Pada kenyataannya, saat ini semuanya yang dijadikan patokan adalah harga pasar atau harga komersial. Kalau mengikuti harga pasar tentu saja hal ini akan mempersulit masyarakat. Padahal amanat konstitusi kita Pasal 33 UUD 1945 menyatakan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk  kemakmuran rakyat,” jelasnya.

 

Menurutnya, hal itulah yang tidak terjadi sekarang ini. Banyak hasil sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia tetapi tidak dinikmati oleh masyarakat, bahkan oleh masyarakat yang ada disekitarnya.

“Kita memang harus mengkoreksi ini. Seorang Pemimpin memang harus memiliki satu visi sesuai dengan konstitusi kita. Kalau tidak sesuai dengan konstitusi kita maka hasilnya akan menyulitkan masyarakat. Untuk apa sebuah negara mempunyai kekayaan (sumber daya alam) tetapi kekayaan alam itu tidak mensejahterakan rakyatnya,” tandas Fadli.

 

Dalam kesempatan audiensi tersebut Fadli juga menyampaikan bahwa persoalan sembako merupakan persoalan kebijakan nasional. Dikatakannya, mungkin diawal pemerintah bermaksud membuat kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, tetapi kenyataannya tidak terjadi kedaulatan pangan dan energi tersebut.

 

“Semuanya masih serba impor. Kenapa impor karena memang ada yang diuntungkan dengan adanya impor, mereka beli dengan harga murah tetapi jual dengan harga yang lebih mahal,” ucap politisi Fraksi Gerindra itu.

 

Sementara terkait masalah lapangan pekerjaan, Fadli menyatakan bahwa seharusnya pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar. Pemerintah pernah menjanjikan lapangan pekerjaan yang besar tetapi sampai sejauh ini belum terlihat realisasinya.

 

“Malah yang juga saya kritisi adalah kenapa lapangan pekerjaan yang sebenarnya bisa diisi oleh orang Indonesia tetapi justru diisi oleh orang asing. Terutama lapangan pekerjaan yang tidak memerlukan terlalu banyak keahlian,” pungkasnya. (dep/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fahri Hamzah Desak Pemerintah Segera Gelontorkan Dana untuk BPJS Kesehatan
21-09-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah segera mengeluarkan dana untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan, supaya pihak ketiga...
Beras Jadi Stabilisator Keamanan Nasional
21-09-2018 / PIMPINAN
Polemik impor beras antara Menteri Perdagangan dan Dirut Perum Bulog jadi topik krusial, karena bersentuhan dengan keamanan nasional. Sejak zaman...
Ketua DPR Harap Kerja Sama Masyarakat Segera Pulihkan Lombok
21-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap DPR RI bisa terus bekerjasama dengan berbagai lembaga kemanusiaan guna membantu korban gempa di...
Guru Honorer Harus Diprioritaskan dalam Rekrutmen CPNS 2018
20-09-2018 / PIMPINAN
Menanggapi aksi guru honorer yang menolak perekrutan CPNS 2018, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk memprioritaskan guru honorer...