Agus Hermanto : Hormati Peraturan KPU

03-07-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, foto : rni/dmt

 

 

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menanggapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana kasus korupsi ikut Pemilihan Anggota Legislatif 2019. Menurutnya, peraturan tersebut sudah ditetapkan KPU dan harus dihormati.

 

“Kita kembali ke peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, dan kita harus menghormatinya. Dimana apabila seseorang yang sudah mendapatkan putusan pengadilan, yang sebelumnya pernah mendapatkan hukuman di atas lima tahun memang tidak boleh mencalonkan sebagai Anggota Legislatif,” paparnya  usai menghadiri acara Rapat Pleno Senat Terbuka Penyampaian Visi-Misi Calon Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022 di Kampus UNES Gunung, Pati, Jawa Tengah, Selasa (03/7/2018).

 

Lebih lanjut Politisi Demokrat ini menjelaskan, bahwa KPU menginginkan siapa saja yang menjadi anggota legislatif tidak boleh mantan napi koruptor. Peraturan ini, sambung Pimpinan Dewan dari Dapil Jawa Tengah I ini, menjadi polemik sehingga menyebabkan waktu pencalonan sebagai anggota legislatif menjadi mundur dari waktu yang ditetapkan.

 

Diketahui KPU telah menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Sabtu (30/6/2018). Pasal 7 ayat 1 huruf h mengatur larangan bagi mantan narapidana kasus koruptor, narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019,

 

Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini, maka ketentuan tentang larangan mantan koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang. Pendaftaran bakal calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 hingga 17 Juli 2018. (rni/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Harap Bahrain Perluas Kerja Sama Dengan Indonesia
17-07-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyambut hangat berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Bahrain di Indonesia. Sebagai...
Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan
17-07-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku sangsi dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait rilis data...
Ketua DPR Terima Kunjungan IDN Global
17-07-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melakukan audiensi dengan Indonesian Diaspora Network Global (IDN-Golbal) yang diwakili oleh Chairman Board of Trustee...
Freeport Tak Boleh Jadi Faktor Penekan pada Perundingan Dagang RI-AS
16-07-2018 / PIMPINAN
Perang dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dapat dicegah dengan perundingan oleh kedua negara. Namun, hasil perundingan dagang RI-AS harus...