Agus Hermanto : Hormati Peraturan KPU

03-07-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, foto : rni/dmt

 

 

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menanggapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana kasus korupsi ikut Pemilihan Anggota Legislatif 2019. Menurutnya, peraturan tersebut sudah ditetapkan KPU dan harus dihormati.

 

“Kita kembali ke peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, dan kita harus menghormatinya. Dimana apabila seseorang yang sudah mendapatkan putusan pengadilan, yang sebelumnya pernah mendapatkan hukuman di atas lima tahun memang tidak boleh mencalonkan sebagai Anggota Legislatif,” paparnya  usai menghadiri acara Rapat Pleno Senat Terbuka Penyampaian Visi-Misi Calon Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022 di Kampus UNES Gunung, Pati, Jawa Tengah, Selasa (03/7/2018).

 

Lebih lanjut Politisi Demokrat ini menjelaskan, bahwa KPU menginginkan siapa saja yang menjadi anggota legislatif tidak boleh mantan napi koruptor. Peraturan ini, sambung Pimpinan Dewan dari Dapil Jawa Tengah I ini, menjadi polemik sehingga menyebabkan waktu pencalonan sebagai anggota legislatif menjadi mundur dari waktu yang ditetapkan.

 

Diketahui KPU telah menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Sabtu (30/6/2018). Pasal 7 ayat 1 huruf h mengatur larangan bagi mantan narapidana kasus koruptor, narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019,

 

Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini, maka ketentuan tentang larangan mantan koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang. Pendaftaran bakal calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 hingga 17 Juli 2018. (rni/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fahri Hamzah Desak Pemerintah Segera Gelontorkan Dana untuk BPJS Kesehatan
21-09-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah segera mengeluarkan dana untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan, supaya pihak ketiga...
Beras Jadi Stabilisator Keamanan Nasional
21-09-2018 / PIMPINAN
Polemik impor beras antara Menteri Perdagangan dan Dirut Perum Bulog jadi topik krusial, karena bersentuhan dengan keamanan nasional. Sejak zaman...
Ketua DPR Harap Kerja Sama Masyarakat Segera Pulihkan Lombok
21-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap DPR RI bisa terus bekerjasama dengan berbagai lembaga kemanusiaan guna membantu korban gempa di...
Guru Honorer Harus Diprioritaskan dalam Rekrutmen CPNS 2018
20-09-2018 / PIMPINAN
Menanggapi aksi guru honorer yang menolak perekrutan CPNS 2018, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk memprioritaskan guru honorer...