Tahun 2017, Tahun Terbaik Pengelolaan Keuangan Negara

03-07-2018 / PARIPURNA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjabat tangan dengan pimpinan DPR RI usai menyampaikan Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017/Foto:Kresno/Iw

 

Pemerintah menilai tahun 2017 merupakan tahun terbaik dalam sejarah pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan perekonomian nasional sepanjang tahun 2017 menunjukkan pencapaian-pencapaian yang positif,  sehingga dapat dikatakan bahwa tahun 2017 merupakan tahun terbaik pengelolaan APBN.

 

Demikian diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dihadapan Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (03/7/2018).

 

“Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada DPR yang telah mendukung upaya-upaya Pemerintah sehingga APBN dapat menjadi instrument yang efektif untuk memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menkeu dalam pidatonya.

 

Menkeu mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai angka 70,81, ini merupakan pencapaian terbaik dalam 4 tahun terakhir. Sementara, pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir, meskipun masih sedikit dibawah asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,2 persen.

 

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang terjaga seiring dengan inflasi yang terkendali, pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak multiplier pada aktivitas ekonomi dalam negeri, serta mulai pulihnya ekspor pada semester kedua tahun 2017.

 

“Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017, angka Produk Domestik Bruto (Atas Dasar Harga Berlaku) tahun 2017 mencapai Rp 13.588,8 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp 12.406,8 triliun,” paparnya.

 

Pemerintah juga dinilai berhasil menjaga inflasi tahun 2017 sebesar 3,61 persen atau di bawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam APBN-P tahun 2017, yaitu 4,3 persen. Rendahnya tingkat inflasi tersebut,  dipengaruhi oleh terjaganya keseimbangan sisi permintaan dan penawaran dan juga rendahnya inflasi komponen harga yang diatur pemerintah.

 

Sementara, untuk rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2017 adalah Rp 13.384 per dolar AS, lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi pada APBN-P sebesar Rp 13.400 per dolar AS. Nilai tukar rupiah tetap terjaga, meskipun pada tahun 2017 The Fed telah menaikkan Fed Fund Rate sebanyak 2 (dua) kali. Stabilitas nilai tukar tersebut antara lain didukung oleh fundamental ekonomi yang baik dan kerangka kebijakan yang hati-hati dan kredibel.

 

Mengenai lifting migas selama tahun 2017, rata-rata realisasi lifting minyak bumi selama tahun 2017 mencapai 804 ribu barel per hari atau 98,7 persen dari target pada APBN-Perubahan.

 

“Meskipun, masih lebih rendah dari target, meskipun pemerintah terus berupaya menekan penurunan produksi migas secara alamiah. Pemerintah terus mendorong percepatan penyelesaian proyek sehingga terdapat beberapa proyek yang mulai produksi (on-stream) pada tahun 2017,” jelasnya.

 

Selanjutnya, beberapa pencapaian dari hasil pengelolaan APBN TA 2017, antara lain: Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,13 persen atau terendah sejak tahun 2014; Jumlah penduduk miskin yang berada pada angka 26,58 juta jiwa atau menurun sebesar 910 ribu jiwa dibandingkan tahun 2016 sebesar 27,76 juta jiwa dan rasio gini yang membaik pada angka 0,391 yang lebih rendah dari pada tahun 2016 sebesar 0,393.

 

Sedangkan, realisasi pendapatan negara pada TA 2017 sebesar Rp1.666,4 atau 95,5 persen dari APBN-P TA 2017. Capaian target pajak ini merupakan yang tertinggi sejak 3 (tiga) tahun terakhir. Pendapatan Negara TA 2017 tersebut meningkat Rp. 110,4 triliun atau 7,1 persen  dengan realisasi TA 2016. Realisasi Pendapatan Negara tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.343,5 triliun, PenerimaanNegara Bukan Pajak sebesar Rp311,2 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp11,6 triliun.

 

Defisit APBN Tahun 2017 masih tetap berada pada kisaran yang aman, yakni 2,51 persen, yang jauh lebih rendah dari deficit indikatif dalam undang-undang APBN-P 2017 sebesar 2,92 persen serta masih di bawah ambang batas yang diatur dalam undang-undang yaitu 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

 

“Hal tersebut menunjukan bahwa pengelolaan APBN 2017 telah dilaksanakan secara baik dan hati-hati dengan terus meningkatkan penerimaan negara dan menjaga disiplin belanja negara. Dengan demikian APBN sebagai instrument kebijakan fiscal menjadi semakin sehat, dapat berfungsi dengan efektif, tetap kredibel, dan semakin efisien. Pemerintah akan terus menjaga keberlanjutan fiscal (fiscal sustainability) dan kehati-hatian dalam mengelola APBN secara bertanggung jawab,” tandas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua DPR Harap Anggota DPR Tingkatkan Produktivitas di Akhir Masa Bakti
31-10-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap agar seluruh Anggota DPR RI tetap dapat meningkatkan produktivitas serta menjamin kualitas Rancangan Undang-Undang...
Ketua DPR Laporkan Kinerja Pengawasan
31-10-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melaporkan kinerja DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang...
Merisaukan, Pemilu Jadi Ajang Saling Menyudutkan
31-10-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan sangat risau, karena Pemilihan Umum (Pemilu) yang seharusnya menjadi festival demokrasi, ajang adu gagasan...
Defisit APBN 2019 Sebesar 1,84 Persen
31-10-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI telah menyepakati defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto...