Pesantren Kelak Sejajar dengan Lembaga Pendidikan Umum

05-07-2018 / BADAN LEGISLASI

 

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas foto : Azka/mr

 

Lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan lainnya diharapkan kelak bisa disejajarkan dengan lembaga pendidikan umum, seperti SMP dan SMA. DPR RI sedang merumuskan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) yang kini sedang diharmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

 

Demikian terungkap saat Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menerima Forum Komunikasi Pesantren Mu’adalah (FKPM) di ruang rapat Baleg, Senayan, Jakarta, Kamis (05/7/2018). “Dengan adanya RUU LPKP kelak lembaga pendidikan pesantren akan semakin kokoh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Supratman saat membuka pertemuan.

 

FKPM sangat mengapresiasi semua pihak termasuk DPR yang menginisiasi lahirnya RUU ini. Dunia pesantren akan mendapat pengakuan luas dan sejajar dengan dunia pendidikan lainnya. Para lulusan pesantren juga kelak bisa diterima di berbagai perguruan tinggi di dalam negeri. Selama ini, menurut delegasi FKPM, ijazah lulusan pesantren belum diterima di perguruan tinggi.

 

Pondok Pesantren Gontor saja yang sudah begitu lama berdiri, baru diakui dan diterima di berbagai unversitas pada tahun 2000. Ironisnya, masih menurut FKPM, perguruan tinggi di luar negeri malah bisa mengakui dan menerima para jebolan pesantren. Sebut saka negara-negara yang mengakui lulusan pesantren Indonesia adalah Mesir, Sudan, Yaman, dan lain-lain. Saat ini ada sekitar 27 ribu pesantren di Indonesia. Tentu dengan jumlah itu butuh regulasi setingkat UU yang memberi perlakuan khusus terhadap pesantren. (mh/sc)

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU ASN Diharapkan Akan Diprioritaskan untuk Diselesaikan
30-10-2018 / BADAN LEGISLASI
Masalah keberadaan tenaga honorer dengan berbagai macam kategorinya di instansi-instansi pemerintah sangat diperlukan, baik di instansi pemerintahan pusat dan instansi...
Panja Baleg Laporkan Empat RUU Usulan Baru dalam Prolegnas RUU 2015-2019
29-10-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Sarmuji mewakili Ketua Panja Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2019 menyampaikan laporan penyusunan Prolegnas...
UU KK Sangat Penting Karena Indonesia Banyak Jalur Perbatasan Tak Terkontrol
29-10-2018 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Ledia Hanifa Amaliah menilai, Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU KK) sangat penting karena Indonesia memilki...
Kalbar Jadi Garda Terdepan Implementasi UU Kekarantinaan Kesehatan
29-10-2018 / BADAN LEGISLASI
Anggota Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang...