Mantan Napi Diperbolehkan Daftar Caleg

05-07-2018 / PIMPINAN

Konferensi pers usai rapat konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua Agus Hermanto foto : Jayadi/mr

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, menjelaskan bahwa pihaknya menghargai keputusan pemerintah dalam mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Namun di sisi lain, juga perlu adanya perhatian pada ketentuan-ketentuan hukum lain yang menjadi dasar bangsa, terutama dalam menghargai hak-hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih sesuai dengan konsensus dasar UUD 1945.

 

Hal itu ia ungkapkan dalam konferensi pers usai rapat konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (05/7/2018). Dalam rapat yang membahas PKPU Nomor 20 tahun 2018 itu, hadir juga Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, Wakil Ketua Agus Hermanto dan Pimpinan Komisi II dan Komisi III DPR RI.

 

Ketua DPR RI mengatakan, semua pihak pada rapat itu menyetujui untuk memberikan kesempatan bagi siapapun masyarakat yang ingin mendaftar sebagai caleg. Selain itu masyarakat juga diberi kesempatan untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait PKPU tersebut, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

 

“Kami sepakat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendaftar menjadi calon legislatif di semua tingkatan melalui partai politiknya masing-masing. Dimana nanti sambil menunggu proses verifikasi, yang bersangkutan juga dipersilahkan untuk menggunakan haknya melakukan gugatan kepada MA atau juga uji materi atau judicial review kepada MA,” ujarnya kepada awak media.

 

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, MA akan memproses gugatan tersebut selambat-lambatnya 30 hari dari waktu dimulainya gugatan. Setelah itu apapun keputusan dari MA nanti akan menjadi patokan bagi KPU dalam memenuhi ketentuan PKPU ke depannya.

 

“Keputusan apapun dari MA nanti, akan menjadi patokan bagi KPU untuk diteruskan kepada para pihak yang mendaftar. Kalau diterima maka KPU akan meneruskan proses verifikasi yang akan menjadi daftar calon tetap, namun manakala ditolak oleh MA, KPU akan mencoret dan mengembalikannya kepada partai politik yang bersangkutan,” jelasnya.

 

Politisi Partai Golkar tersebut berharap dengan adanya kesepakatan politik yang dihasilkan dari pertemuan beberapa jam tadi, dianggap bisa menurunkan tensi politik yang makin menghangat beberapa hari ini. Hasil rapat ini juga sebagai upaya menghargai ketentuan hukum lainnya dan hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih.

 

“Kita sudah mendapat kebijaksanaan yang luar biasa dari KPU dan juga Bawaslu tanpa melanggar aturan yang sudah diundangkan dan tanpa melanggar PKPU. Mereka (caleg, RED) diberi kesempatan untuk mendaftar sambil diverifikasi dan sambil menunggu hasil keputusan MA,” tutup Bamsoet. (eps/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fahri Hamzah Desak Pemerintah Segera Gelontorkan Dana untuk BPJS Kesehatan
21-09-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah segera mengeluarkan dana untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan, supaya pihak ketiga...
Beras Jadi Stabilisator Keamanan Nasional
21-09-2018 / PIMPINAN
Polemik impor beras antara Menteri Perdagangan dan Dirut Perum Bulog jadi topik krusial, karena bersentuhan dengan keamanan nasional. Sejak zaman...
Ketua DPR Harap Kerja Sama Masyarakat Segera Pulihkan Lombok
21-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap DPR RI bisa terus bekerjasama dengan berbagai lembaga kemanusiaan guna membantu korban gempa di...
Guru Honorer Harus Diprioritaskan dalam Rekrutmen CPNS 2018
20-09-2018 / PIMPINAN
Menanggapi aksi guru honorer yang menolak perekrutan CPNS 2018, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk memprioritaskan guru honorer...