Forum IPPP, Upaya DPR Dukung Diplomasi Pemerintah

06-07-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Fadli Zon (F-Gerindra) saat menggelar Konferensi Pers Terkait IPPP di Gedung DPR RI/Foto:Runi/Iw

 

Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 23-24 Juli 2018 mendatang, merupakan upaya DPR RI untuk mendukung diplomasi pemerintah dengan negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik. Selain itu, juga mendukung pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia.

 

“Ini adalah salah satu forum yang sangat penting, karena kawasan pasifik adalah negara-negara yang sangat jarang disentuh. Padahal mereka punya hak suara di Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB),” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menggelar Konferensi Pers Terkait IPPP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (06/7/2018).

 

Di Samudera Pasifik sendiri ada 16 negara yaitu kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Fiji, Perancis polinesia, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Niue, Palua, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Salomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu. Beberapa diantaranya kurang mendukung integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

“Waktu itu ada enam negara pasifik yang mendukung Papua merdeka di PBB. Tahun lalu tinggal 2 negara lagi yang masih mendukung itu. Untuk itu melalui parliamentary channel (saluran parlemen), kita harus memulai dialog tentang kerja sama, sehingga kesalahpahaman itu bisa kita hindari,” terang Fadli.

 

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, bahwasanya banyak negara di Samudera Pasifik memiliki parlemen yang kuat, sehingga pemerintahannya ditopang oleh parlemen. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harusnya memberdayakan seluruh stakeholder dalam sebuah pendekatan first track diplomacy dan second track diplomacy. Dalam hal ini, DPR RI bagian dari first track diplomacy, karena bagian dari unsur legislatif negara.

 

Terkait dengan tujuan forum ini, Fadli berharap DPR RI menjadi jembatan, sehingga parlemen itu benar-benar mewakili rakyat. DPR RI akan melakukan pendekatan-pendekatan kemitraan positif yang memberikan ruang saling pengertian untuk penjajakan kerja sama.

 

“Kerja sama dengan dengan negara-negara pasifik potensinya sangat besar. Melalui kerja sama ini, kita bisa menurunkan tensi politik. Karena ada negara-negara yang punya kepentingan dan sentimen yang sama, seolah-olah ingin memisahkan dari NKRI,” jelasnya.

 

Fadli menambahkan, dari 16 negara-negara Pasifik, hingga Kamis (05/7/2018) kemarin sudah ada enam delegasi yang memastikan hadir pada forum ini, dan langsung dipimpin oleh Ketua Parlemennya. Selebihnya ada delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen dan ada juga yang delegasinya dipimpin oleh Ketua Komisi.

 

Pertemuan IPPP tersebut akan dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama akan membicarakan tentang Building Partnership for Future Development, sesi kedua tentang Parliamentary Drives to Promote Potential of Blue Economy to Ensure Sustainable Development of Marine Resource dan sesi ketiga tentang Human Capital Development as a New Driving Force for Economic Growth in Indonesia – Pacific Partnership. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Harap Bahrain Perluas Kerja Sama Dengan Indonesia
17-07-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyambut hangat berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Bahrain di Indonesia. Sebagai...
Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan
17-07-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku sangsi dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait rilis data...
Ketua DPR Terima Kunjungan IDN Global
17-07-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melakukan audiensi dengan Indonesian Diaspora Network Global (IDN-Golbal) yang diwakili oleh Chairman Board of Trustee...
Freeport Tak Boleh Jadi Faktor Penekan pada Perundingan Dagang RI-AS
16-07-2018 / PIMPINAN
Perang dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dapat dicegah dengan perundingan oleh kedua negara. Namun, hasil perundingan dagang RI-AS harus...