RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Korsel Disetujui Menjadi UU

10-07-2018 / PARIPURNA

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung foto : Andri/mr

 

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea Selatan akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang. RUU ini merupakan tindak lanjut kesepakatan kerja sama bidang pertahanan antara RI dengan Korsel pada 12 Oktober 2013 lalu.

 

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto sebelum mengetuk palu persetujuan, menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

 

“Apakah RUU tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea Selatan ini dapat disetujui menjadi Undang-Undang?” tanya Agus. Jawaban ‘setuju’ pun didengungkan oleh Anggota Dewan, dengan diiringi ketukan palu persetujuan.

 

Sebelumnya, pada laporan di hadapan Rapat Paripurna, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menyampaikan bahwa seluruh pihak berharap, kerja sama di bidang pertahanan ini dapat menjaga hubungan baik kedua negara dan meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

 

“Bahwa dengan disahkannya persetujuan ini menjadi undang-undang, keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dapat terealisasi,” jelasnya dengan lugas.

 

Kemudian sebelum mengakhiri pidatonya, Asril tidak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang secara kooperatif dan bersungguh-sungguh dalam membahas RUU ini.

 

Selain itu, ketika diwawancara usai Rapat Paripurna, politisi Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa dengan adanya pengesahan ini maka nantinya akan ada payung hukum terhadap kerja sama kedua negara.

 

“UU ini menjadi pedoman strategis bagi MoU kedua negara di berbagai bidang pertahanan. Acuannya adalah UU ini. Di situ disepakati harus membuat komite bersama antar dua negara. Nah, komite bersama ini yang kemudian akan melakukan implementasi,” imbuh Asril. (eps/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hadapi Berbagai Tantangan, Menkeu Optimis APBN 2019 Tetap Berkualitas
04-09-2018 / PARIPURNA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tetap menjaga kualitas RAPBN 2019 di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang sangat...
Ketua DPR Ajak Seluruh Anggota Dewan Tuntaskan Pembahasan RUU
30-08-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam pidato Penyampaian Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2017-2018 mengakui kinerja DPR RI di bidang...
Pembangunan Indonesia Hadapi Tantangan Pelik
30-08-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, gerak laju pembangunan Indonesia saat ini sesungguhkan dihadapkan pada tantangan yang pelik. Di satu...
DPR Sebagai Garda Terdepan Merawat dan Menjaga Indonesia
29-08-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa posisi DPR RI sebagai lembaga negara menjadi garda terdepan dalam merawat dan menjaga...