RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Korsel Disetujui Menjadi UU

10-07-2018 / PARIPURNA

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung foto : Andri/mr

 

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea Selatan akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang. RUU ini merupakan tindak lanjut kesepakatan kerja sama bidang pertahanan antara RI dengan Korsel pada 12 Oktober 2013 lalu.

 

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto sebelum mengetuk palu persetujuan, menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

 

“Apakah RUU tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea Selatan ini dapat disetujui menjadi Undang-Undang?” tanya Agus. Jawaban ‘setuju’ pun didengungkan oleh Anggota Dewan, dengan diiringi ketukan palu persetujuan.

 

Sebelumnya, pada laporan di hadapan Rapat Paripurna, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menyampaikan bahwa seluruh pihak berharap, kerja sama di bidang pertahanan ini dapat menjaga hubungan baik kedua negara dan meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

 

“Bahwa dengan disahkannya persetujuan ini menjadi undang-undang, keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dapat terealisasi,” jelasnya dengan lugas.

 

Kemudian sebelum mengakhiri pidatonya, Asril tidak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang secara kooperatif dan bersungguh-sungguh dalam membahas RUU ini.

 

Selain itu, ketika diwawancara usai Rapat Paripurna, politisi Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa dengan adanya pengesahan ini maka nantinya akan ada payung hukum terhadap kerja sama kedua negara.

 

“UU ini menjadi pedoman strategis bagi MoU kedua negara di berbagai bidang pertahanan. Acuannya adalah UU ini. Di situ disepakati harus membuat komite bersama antar dua negara. Nah, komite bersama ini yang kemudian akan melakukan implementasi,” imbuh Asril. (eps/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kritik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
17-07-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN tahun 2017 maupun pada tahun...
Defisit APBN Masih Relatif Rendah
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah menilai, defisit APBN 2017 masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini...
Pemerintah Klaim Realisasi Anggaran 2017 Menggembirakan
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah mengkalim realisasi anggaran untuk tahun 2017 cukup menggembirakan. Ini tercermin dari realisasi defisit APBN yang terkendali hingga level lebih...
DPR Sepakati RAPBN dan RKP 2019
12-07-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah...