Keselamatan Transportasi Harus Jadi Prioritas

11-07-2018 / KOMISI V


Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun foto : Jaka/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun menyoroti sejumlah kecelakaan transportasi khususnya di perairan yang seringkali terjadi belakangan ini. Mulai dari tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba hingga kandasnya KM Lestari di perairan Selayar,  Sulsel.Menurutnya,  keselamatan transportasi harus menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran TA 2019.

 

Demikian diungkapkan politisi F-Demokrat ini dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Sekjen, Irjen,  Kepala BPSDM-P,  dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan terkait alokasi anggaran K/L TA. 2019, Senayan,  Jakarta, Selasa (10/07/2018).

 

"Saya tidak ingin menyalahkan siapapun,  namun mari kita fokus ke depan khususnya anggaran 2019 berbasis pada keselamatan transportasi dari semua sektor," ungkap Jhoni.

 

Jhoni menambahkan,  anggaran yang terbatas tidak boleh menjadi alasan sehingga keamanan serta keselamatan transportasi dan penumpang terabaikan. Sebaliknya, dengan keterbasan anggaran yang ada,  ia mengimbau pemerintah melakukan evaluasi dan pencegahan secara menyeluruh sehingga kejadian serupa tidak berulang.

 

Sisi lain,  permasalahan teknis seperti ketaatan petugas pada Standar Operasional Prosedur (SOP)  juga harus menjadi perhatian bersama.

 

"Kita harus akui dimana-mana itu anggaran terbatas,  tetapi kita fokus pada kejadian yang selalu terulang dalam kurun waktu tertentu, sehingga bisa dicari apa penyebabnya dan dilakukan antisipasi.  Walaupun bencana alam memang ada tetapi itu bukan pedoman, tetap dibutuhkan langkah antisipatif dan peningkatan kualitas pelayanan untuk menangani hal-hal seperti ini," tandasnya. 

 

Rapat pembahasan anggaran ini menghasilkan beberapa kesimpulan,  diantaranya Komisi V DPR RI bersama Setjen,  Itjen,  Balitbang dan BPSDMP Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan penyesuaian pagu indikatif TA 2019 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI. (ann,mp) foto:jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembangunan Daerah 3T Harus Menjadi Prioritas
19-09-2018 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menilai pemerintah perlu memprioritaskan program-program pembangunan kawasan perdesaan, khususnya di daerah terdepan,...
Anggaran Keselamatan Publik Butuh Perhatian
18-09-2018 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi penyusunan pagu anggaran Badan Nasional dan Pencarian Orang (Basarnas) dan Badan...
DPR dan Pemerintah Serius Prioritaskan Masyarakat Desa Kalentambo dan Patimban
18-09-2018 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi menegaskan, DPR RI dan pemerintah serius untuk membantu menangani permasalahan petani warga Desa...
Komisi V Pertanyakan Pengawasan Itjen terhadap Kinerja Kementerian PUPR
17-09-2018 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Jhonny Allen Marbun mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan...