Komisi III DPR Pilih Dua Hakim MA

11-07-2018 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa (kanan) foto : Naefuroji/mr

 

Secara aklamasi Komisi III DPR RI akhirnya memilih dua hakim karir menjadi hakim agung hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk mengisi kebutuhan hakim di Mahkamah Agung (MA). Sepuluh fraksi di Komisi III menyetujui dua hakim tersebut sebagai hakim agung dengan segala plus minusnya.

 

Kedua hakim terpilih itu adalah Abdul Manaf untuk kamar peradilan agama dan Pri Pambudi untuk kamar peradilan perdata. Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa yang memimpin rapat pengambilan keputusan tersebut menilai, secara normatif kedua calon hakim memenuhi syarat. Namun, masih banyak catatan yang harus diperbaiki untuk kedua calon hakim tersebut.

 

"Peradilan perdata dalam kasus-kasus tanah masih memberi kesan mereka bermain dengan para pemilik modal. Akhirnya, kebutuhan hakim di Mahakamah Agung kami penuhi walau dengan berdebat panjang. Kami memutuskan dengan aklamasi. Dan sebagai catatan bagi dua hakim ini agar bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam peradilan," ungkap politisi Partai Gerindra itu.

 

Saat ini, jelas Desmon, kebutuhan hakim agung tambahan di MA mencapai delapan orang. Ke depan berapa pun kebutuhan hakim agung, KY harus menyeleksinya kembali. "Kami sudah beberapa kali menolak pilihan KY.  Parameternya juga harus dilihat kembali. Dan kecenderungan KY hari ini memilih calon hakim itu hanya normatif saja," ujar Desmon.

 

Sementara di sisi lain, Komisi III, lanjutnya lagi, melihat MA belum tepat sebagai tempat mencari keadilan. Dalam kasus-kasus tertentu, rakyat kecil masih banyak dirugikan dalam mengakses keadilan. Ini jadi catatan kritis bagi calon hakim agung. Komisi III juga kesulitan memilih calon hakim agung yang punya kualitas dan kapasitas. Selama ini para calon hakim agung yang mendaftar memang kualitasnya rendah," kata Desmon kepada para wartawan usai memimpin rapat. (mh)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Dorong Peningkatan Kesejahteraan Hakim
05-11-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendorong peningkatan kesejahteraan hakim sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012...
Hak Warga Binaan Belum Terealisasi
05-11-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mencermati, hak-hak warga binaan atau narapidana (napi) belum sepenuhnya terealisasi dengan baik,...
Kekurangan Hakim di Indonesia Timur Perlu Mendapat Perhatian
05-11-2018 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Maluku Utara mendapat beberapa keluhan dari Pengadilan Tinggi Agama terutama...
BNNP Daerah Kepulauan Perlu Perhatian Khusus
05-11-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Amir Uskara menilai, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara perlu ada perbaikan dari sisi...