Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Masalah Pungli PPDB

11-07-2018 / KOMISI X

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) foto/dok

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) meminta pemerintah untuk menindak tegas praktek pungutan liar (pungli) selama proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah.

 

"Kita di DPR mendapat laporan banyak sekali terkait praktek pungli yang terjadi di sekolah selama proses PPDB tahun ini, bahkan pungli ini seolah menjadi budaya di dalam setiap penerimaan siswa baru,” ucap SAH dalam rilisnya, Rabu (11/7/2018).

 

Praktek jual beli kursi ini sebenarnya telah coba dikurangi pemerintah dengan jalan menerapkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik, karena dengan zonasi akan membuat strata favorite antar sekolah menjadi berkurang, yang logikanya mengurangi kesempatan untuk terjadinya pungli, namun kenyataan di lapangan justru malah membuat oknum di sekolah tambah berani untuk memasang tarif memperjualbelikan kursi, ungkap politisi Fraksi Gerindra itu.

 

SAH mengingatkan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap sistem PPDB yang dilakukan. "Saya pikir kuncinya tetap di pengawasan, maka pemerintah harus memperkuat di bagian ini, meski sistem sudah online lebih menjamin PPDB untuk transparan, akuntabel dan partisipatif, tetap saja ada oknum yang melakukan pungli, padahal ini pidana, yang bisa dibawa  ke ranah hukum,” tegasnya.

 

SAH juga meminta pemerintah melakukan pengawasan secara internal yang melekat pada sekolah terhadap proses PPDB, khususnya mandiri, kriterianya perlu divalidasi secara faktual di lapangan, jangan diserahkan pada mereka yang di sekolah.

 

Ia berharap ada peran aktif dari masyarakat untuk melakukan pengawasan, dengan jalan jangan diam jika mendengar atau melihat praktek pungutan liar di sekolah.

 

"Dalam hal pungli ini masyarakat jangan hanya diam, jika melihat atau mendengar ada praktek yang merugikan siswa dan sekolah ini, karena pendidikan kita tidak boleh dirampas oleh mereka yang mencari keuntungan pribadi,” tandasnya. (dep/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Harap Kasus Tewasnya Pendukung Sepakbola Diakhiri
25-09-2018 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra berharap kasus tewasnya pendukung (supporter) Persija Jakarta, Haringga Sirila, oleh oknum...
Sebaran Program dan Kegiatan Bekraf Harus Merata ke Seluruh Wilayah Indonesia
24-09-2018 / KOMISI X
Sebaran program dan kegiatan Badan Ekonomi dan Kreatif (Bekraf) RI harus mempertimbangkan proposionalitas dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia, dalam...
Pendanaan Menjadi Poin Krusial RUU SSKCKR
24-09-2018 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang-Undang Serah Simpan Karya...
Pentingnya Buku Sebagai Salah Satu Perangkat Literasi
21-09-2018 / KOMISI X
Rancangan Undang-Undang Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RUU SSKCKR) menjadi salah satu regulasi yang cukup penting bagi masyarakat, terutama...