RUU Pendidikan Kedokteran Akan Beri Perhatian pada Standarisasi Kompetensi

18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Foto bersama seusai Rapat Dengar pendapat Umum (RDPU) di ruang Rapat Baleg, foto : azka/hr

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wenny Haryanto mengungkapkan belum solidnya standarisasi pendidikan kedokteran antara fakultas kedokteran dengan penyelenggaraan Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang diadakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan alumni fakultas kedokteran terancam karirnya, karena selalu gagal ujian kompetensi dokter.

 

Hal tersebut disampaikan Wenny saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI),  Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), dan Kolegium Dokter Indonesia (KDI) di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (18/7/2018).

 

“Terkait standarisasi pendidikan, ini ada masalah yang cukup serius. Sepertinya perlu dipikirkan tentang standarisasi pendidikan. Banyak perguruan tinggi swasta yang memiliki fakultas kedokteran, tapi lulusannya tidak mendapat kelulusan kompetensi. Ketika ujian kompetensi selalu gagal berkali-kali,” papar Wenny. 

 

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, setelah dievaluasi ternyata yang tidak lulus itu berasal dari fakultas kedokteran dengan akreditasi C. Menurutnya, seharusnya ketika Kemenristekdikti mengaudit dan mengevalusi fakultas kedokteran, sudah memikirkan cara bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang berakreditasi C menjadi akreditasi B atau bahkan akreditasi A sekalipun.

 

“Bukan malah memberikan izin-izin fakultas kedokteran baru. Di dalam audit fakultas kedokteran tersebut, selayaknya tidak dilakukan oleh Kemenristekdikti sendiri, tapi juga didampingi IDI. Sehingga ada dari profesi kedokteran yang juga bisa memberikan penilaian apakah fakultas kedokteran tersebut layak untuk dibuka. Jadi tidak mudah mengeluarkan izin perguruan tinggi, membuka fakultas kedokteran baru, sebetulnya kualitasnya kurang memadai,” papar Wenny.

 

Setelah susah payah menyelesaikan pendidikan dokter selama bertahun-tahun, para lulusan dokter masih harap-harap cemas. Pasalnya, ijazah yang seharusnya menjadi hak alumni, terpaksa ditahan oleh Kemenristekdikti mulai 8 Juli 2014, berdasar keputusan Menteri. Alasannya, alumni harus ikut UKMPPD. 

 

Alasan Kemenristekdikti menyelenggarakan UKMPPD ini untuk menghindari malpraktik yang dilakukan dokter. Padahal UKMPPD itu bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur kompetensi dokter. Kompetensi dokter dibangun sejak awal penyaringan mahasiswa dan sepanjang masa pendidikan. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Ahmad Fauzi Dorong Regulasi Ketat Perusahaan Penyalur Pekerja Migran
05-02-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Fauzi, mengusulkan agar setiap perusahaan pengirim pekerja migran ke luar...
Perguruan Tinggi Kelola Tambang Didasari Prinsip Inklusivitas
05-02-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang sedang dibahas DPR memberikan peluang bagi universitas dan...
RDPU RUU Minerba: Kampus Didorong Buktikan Kapasitas Kelola Tambang
04-02-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan...
Bahas RUU Minerba, Baleg Undang PWYP Indonesia dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
04-02-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)...