Disparitas Antar Perguruan Tinggi Masih Kentara

14-09-2018 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Mudjib Rohmat. Foto: Nadya/od

 

Anggota Komisi X DPR RI Mudjib Rohmat menilai, masih ada disparitas antar perguruan tinggi. Ia berharap tidak ada lagi disparitas atau perbedaan antara perguruan tinggi negeri (PTN) yang baru dengan yang lama, begitupun antara perguruan tinggi swasta dan negeri. Mengingat hal ini berdampak tidak baik bagi universitas lainnya yang masih memiliki akreditasi rendah atau akreditasi C.

 

Hal itu ia ungkapkan usai menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Kelembagan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dengan rektor, pengajar, pendidik dan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan perguruan tinggi lainnya di ruang rapat rektorat Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Kamis (13/9/2018). Tim Kunspek dipimpin Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti.

 

Mudjib memaparkan, keberhasilan yang dicapai oleh Unsyiah yang meningkatkan akreditasi dari C ke akreditasi A, menjadi capaian yang luar biasa dan memang patut ditiru oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Namun saat pertemuan tersebut mengemuka adanya sisi keprihatinan diirinya atas apa yang dialami oleh Universitas Teuku Umar (UTU) Aceh yang merupakan PTN baru yang memiliki banyak keterbatasan sarana prasarana, hingga tenaga pengajar atau pendidik.

 

“Dan itu memang menjadi problem bagi seluruh PTN yang baru. Karena itu, saya menyampaikan bahwa masih ada disparitas antara satu PTN dengan PTN lainnya, lalu ada juga disparitas antara PTN yang berada di Pulau Jawa dengan yang di luar Jawa. Bahkan hingga terjadinya disparitas antara universitas luar negeri dengan universitas dalam negeri,” papar politisi Partai Golongan Karya ini.

 

Menurutnya, hal ini disebabkan adanya anggaran yang terbatas dan jumlah perguruan tinggi yang sangat banyak, Namun Mudjib memastikan, Komisi X DPR RI berusaha untuk mempersempit disparitas tersebut melalui Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi yang ada saat ini.

 

“Komisi X berusaha untuk mempersempit disparitas atau jarak antara yang negeri lama dengan negeri baru, yang lama dan sudah besar jangan diturunkan, mereka tetap harus bersaing di tingkat global. Sementara yang masih di bawah, yang akreditasinya masih kurang, terus kita dorong untuk mendapatkan akreditas A. Dan yang sudah akreditasi, akan berjuang untuk menjadi world class university. Itu yang kita harapkan,” papar politisi daerah pemilihan Jateng I ini.

 

Sementara Anggota Komisi X DPR RI berdaerah pemilihan Aceh II Anwar Idris sebagai putra daerah akan mengupayakan yang terbaik bagi perguruan tinggi yang membutuhkan bantuan, salah satunya Universitas Teuku Umar. Menurutnya, ia beserta Anggota Komisi X DPR RI lainnya secara gotong royong akan mengurus persoalan pendidikan di Indonesia, tidak hanya di Aceh semata.

 

“Jadi dua universitas ini jauh berbeda. Kalau Unsyiah ini sudah bisa berbangga kita, bahagia kita melihatnya baik semuanya dan bisa sejahtera. Tapi untuk UTU ini jadi PR kita. Insya Allah saya sebagai perwakilan Aceh, berjuang di Senayan, bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat dan mahasiswa yang ada di UTU,” tutup politisi PPP itu. (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sebaran Program dan Kegiatan Bekraf Harus Merata ke Seluruh Wilayah Indonesia
24-09-2018 / KOMISI X
Sebaran program dan kegiatan Badan Ekonomi dan Kreatif (Bekraf) RI harus mempertimbangkan proposionalitas dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia, dalam...
Pendanaan Menjadi Poin Krusial RUU SSKCKR
24-09-2018 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang-Undang Serah Simpan Karya...
Pentingnya Buku Sebagai Salah Satu Perangkat Literasi
21-09-2018 / KOMISI X
Rancangan Undang-Undang Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RUU SSKCKR) menjadi salah satu regulasi yang cukup penting bagi masyarakat, terutama...
Masyarakat Berperan Penting Dukung Implementasi Serah Simpan Karya
21-09-2018 / KOMISI X
Anggota Tim Panja Rancangan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RUU SSKCKR) Komisi X DPR RI Noor Achmad...