Kedaulatan Pangan Masih Dipertanyakan

14-09-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat Focus Group Discussion (FGD). Foto: Geraldi/od

 

Kedaulatan pangan yang sering didengungkan dan diimpikan masih menjadi pertanyaan besar di negeri ini. Persoalannya berkutat pada produksi, konsumsi, dan distribusi. Pemerintah kerap mengklaim ketersediaan pangan cukup, tapi disaat yang sama selalu ada impor pangan yang masif.

 

Demikian mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon hadir memberi sambutan pengantar dalam diskusi pertanian bertajuk “Kemandirian Pangan Modal Dasar Ketahanan nasional”. FGD ini merangkum masukan berharga bagi DPR RI soal perkembangan dunia pangan di Tanah Air.

 

Dalam sambutannya, politisi Partai Gerindra itu mengatakan, DPR RI membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya soal pertanian dan pangan untuk menyusun kebijakan. Kondisi ketersediaan pangan terakhir sangat menentukan tingkat keamanan nasional. Semakin berdaulat di bidang pangan, stabilitas keamanan kian terjaga.

 

“Kita ingin melihat informasi yang berkembang, baik itu persoalan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Di satu sisi pemerintah mengatakan cukup produksi, tapi di sisi lain selalu terjadi impor beras yang cukup masif. Ini jadi konsen kita semua. Begitu juga dengan informasi komoditas lain ditambah pelemahan rupiah berdampak pada sektor pertanian, peternakan, dan lain-lain,” ungkap Fadli.

 

Mohammad Jafar Hafsah yang menjadi salah satu pembicara menyatakan, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 masih disalahartikan. Pasal itu menyebut bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

 

Menurutnya, ketika bicara ‘kekayaan alam yang terkandung di dalamnya’, maka langsung ditujukan pada kekayaan tambang. Yang ada di permukaan bumi pun harus diperhatikan. Itulah dunia pertanian yang juga ikut andil menyejahterakan masyarakat. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jelang Pelantikan Presiden, DPR Berlakukan Sistem 'Clearance'
14-10-2019 / PIMPINAN
Sebanyak 30 ribu personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan disiagakan jelang pelantikan Presiden...
Ketua DPR Kecam Penyerangan pada Menko Polhukam
11-10-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam peristiwa penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang...
BPJS Kesehatan Harus Perbaiki Kinerja Manajemen
10-10-2019 / PIMPINAN
Pemerintah berencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada awal tahun...
Demonstrasi Hendaknya Tertib dan Santun
10-10-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Puan Maharani mengharapkan hendaknya demonstrasi dilakukan secara tertib dan santun, pernyataan ini menyikapi berbagai runtutan unjuk rasa...