Kedaulatan Pangan Masih Dipertanyakan

14-09-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat Focus Group Discussion (FGD). Foto: Geraldi/od

 

Kedaulatan pangan yang sering didengungkan dan diimpikan masih menjadi pertanyaan besar di negeri ini. Persoalannya berkutat pada produksi, konsumsi, dan distribusi. Pemerintah kerap mengklaim ketersediaan pangan cukup, tapi disaat yang sama selalu ada impor pangan yang masif.

 

Demikian mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon hadir memberi sambutan pengantar dalam diskusi pertanian bertajuk “Kemandirian Pangan Modal Dasar Ketahanan nasional”. FGD ini merangkum masukan berharga bagi DPR RI soal perkembangan dunia pangan di Tanah Air.

 

Dalam sambutannya, politisi Partai Gerindra itu mengatakan, DPR RI membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya soal pertanian dan pangan untuk menyusun kebijakan. Kondisi ketersediaan pangan terakhir sangat menentukan tingkat keamanan nasional. Semakin berdaulat di bidang pangan, stabilitas keamanan kian terjaga.

 

“Kita ingin melihat informasi yang berkembang, baik itu persoalan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Di satu sisi pemerintah mengatakan cukup produksi, tapi di sisi lain selalu terjadi impor beras yang cukup masif. Ini jadi konsen kita semua. Begitu juga dengan informasi komoditas lain ditambah pelemahan rupiah berdampak pada sektor pertanian, peternakan, dan lain-lain,” ungkap Fadli.

 

Mohammad Jafar Hafsah yang menjadi salah satu pembicara menyatakan, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 masih disalahartikan. Pasal itu menyebut bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

 

Menurutnya, ketika bicara ‘kekayaan alam yang terkandung di dalamnya’, maka langsung ditujukan pada kekayaan tambang. Yang ada di permukaan bumi pun harus diperhatikan. Itulah dunia pertanian yang juga ikut andil menyejahterakan masyarakat. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
LPSK Tak Boleh Bubar Karena Minim Anggaran
22-08-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak boleh bubar dan menghentikan layanan kepada masyarakat...
Legislator Dorong Kerja Sama Bidang Sains Indonesia - Suriname
21-08-2019 / PIMPINAN
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai, selain potensi kerja sama budaya dan pendidikan, kerja sama di bidang sains antara...
Pemerintah Suriname Minati Olahraga Pencak Silat
21-08-2019 / PIMPINAN
Pemerintah Suriname meminta agar olahraga beladiri pencak silat dikembangkan di negara mereka. Selain untuk prestasi, pencak silat juga diminta untuk...
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
21-08-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau rakyat Papua sebagai saudara sebangsa setanah air tetap menahan diri dan tidak terprovokasi berbagai...