Komisi X Soroti Minimnya Anggaran Beasiswa Bidikmisi

14-09-2018 / KOMISI X

Anggota Panitia Kerja (Panja) Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI Mudjib Rohmat. Foto: Nadya/od

 

Anggota Panitia Kerja (Panja) Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI Mudjib Rohmat menyoroti minimnya dana Beasiswa Bidikmisi di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Universitas Teuku Umar (UTU), Aceh, yang menurutnya anggaran terkait patut segera ditambahkan, karena berdampak kepada kelancaran perkuliahan mahasiswa bidikmisi tersebut.

 

“Beasiswa Bidikmisi pada realitasnya yang kuliah di perguruan tinggi negeri yang baru, seperti Unsyiah dan UTU, terutama UTU, masih lebih banyak dari masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dan mereka membutuhkan sekali bantuan Bidikmisi, supaya memperlancar perkuliahan mereka,” katanya kepada Parlementaria di Ruang Rapat Rektorat Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Kamis (13/9/2018).

 

Dari paparan yang didapat, menurut politisi Partai Golkar itu, terdapat sekitar 1.100 mahasiswa Unsyiah yang membutuhkan Beasiswa Bidikmisi. Sementara saat ini, yang mendapatkan beasiswa itu hanya 400 mahasiswa. Dari 400 mahasiswa itupun, pemberian Beasiswa Bidikmisi dilakukan secara cicil, yaitu 200 mahasiswa lebih dahulu disetor, dan 200 mahasiswa sisanya akan dilakukan berikutnya.

 

Menurutnya, hal ini berdampak pada kembalinya mahasiswa Bidikmisi tersebut ke kampung halamannya, karena pembayaran yang dicicil. Dan dirinya merasa bahwa tidak mendapatkan beasiswa tersebut, maka pulanglah mereka ke kampung halaman. Padahal setelah mereka keluar dari universitas tersebut, dana untuk 200 mahasiswa tersebut cair. Ini juga terjadi di UTU.

 

“Kita harapkan, kalau bisa 400 mahasiswa itu betul-betul diselesaikan secara bersamaan, jangan dicicil dan jangan bertahap. Kalau bertahap, efeknya dikira yang kloter kedua itu enggak dapat, jadi mereka sudah terlanjur pulang kampung. Apalagi kalau misalnya mereka dituntut oleh universitasnya segera membayar. Nah ini jadi masalah,” tandas politisi dapil Jawa Tengah itu.

 

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Anwar Idris menjamin bahwa pihaknya bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menjamin akan menambah anggaran Beasiswa Bidikmisi 2019 mendatang.

 

Menurut politisi PPP itu, di Aceh sendiri peminat Beasiswa Bidikmisi masih cukup banyak, mengingat kemampuan ekonomi masyarakatnya yang masih rendah. Maka, dengan adanya Bidikmisi ini sangat membantu sekali. Dan menurutnya, Bidikmisi juga merupakan hak masyarakat yang membutuhkan, apalagi membantu biaya perkuliahan sampai 4 tahun yaitu hingga selesai S-1.

 

“Upaya dari pemerintah untuk menambahkan Bidikmisi, saya sangat berterima kasih. Tentu itu bukan hanya pemerintah, tapi ada andil atau wewenang dari DPR. Kita sudah melihat langsung kondisinya dan bagaimana keluhan dari masyarakat sendiri mewakili daripada rektor masing-masing. Maka kita harap dukunglah Aceh. Mudah-mudahan Aceh lebih baik ke depannya,” tandas politisi dapil Aceh itu. (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pengelolaan Perguruan Tinggi Belum Maksimal
16-01-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai banyaknya perguruan tinggi yang masih belum terakreditasi dengan baik.Hal ini disebabkan...
Legislator Dukung Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum Sekolah
09-01-2019 / KOMISI X
Gagasan memasukkan mitigasi kebencanaan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) direspons positif DPR RI. Wakil...
Jumlah Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Masih Belum Ideal
08-01-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan menilai kondisi jumlah Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan saat ini masih belum...
Penegakan UU Hak Cipta, PR Tahun 2019
07-01-2019 / KOMISI X
Memasuki tahun 2019, persoalan penegakan hak cipta masih menjadi masalah yang mengemuka. Sepanjang tahun 2018 tidak ada kemajuan yang berarti...