DPT Ganda Berakibat Fatal bagi Pemilu

14-09-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo. Foto: Oji/od

 

 

Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo menilai, penemuan data pemilih ganda oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebanyak sebanyak 10.798 di Batam, 8.862 di Tasikmalaya, 6.777 di Banyumas, serta 1.036 di Purwakarta dapat berakibat fatal dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 nanti.

 

“Ini dapat berakibat fatal dan bisa memicu konflik di kemudian hari. Terutama terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang persaingannya sangat ketat dan sensitivitasnya tinggi sekali,” kata Firman ketika dihubungi Parlementaria melalui pesan singkat, Jumat (14/9/2018).

 

Politisi Partai Golkar ini menyanyangkan lambannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan banyaknya temuan pemilih ganda di beberapa daerah akhir-akhir ini.

 

Menurut politisi dapil Jawa Tengah ini, masih cukup waktu untuk membereskan DPT yang dianggap janggal oleh Bawaslu ini. Ia juga mendesak pemerintah dan KPU agar tidak saling menyalahkan terkait mekanisme perumusan DPT.

 

Selain itu, ia juga menyoal terkait ditemukannya Kartu Tanda Penduduk Elektrik (KTP-el) di semak-semak Serang, Banten. Firman menganggap pemerintah kurang serius membenahi Standard Operating Procedure (SOP) dalam menyikapi KTP-el yang rusak.

 

Untuk itu, ia meminta Menteri Dalam Negeri melakukan kerja sama dengan Kepolisian untuk mengusut secara tuntas, terlebih jika ditemukan unsur kesengajaan. “Harus dilakukan tindakan tegas, karena ini bisa memicu kekacauan terhadap Pemilu yang sebentar lagi akan kita laksanakan," pungkas Firman. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Debat Capres dan Cawapres, Ajang Penilaian dari Rakyat
15-01-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan, debat kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden periode 2019-2024 pertama...
Pemerintah Perlu Beri Perhatian pada Perangkat Desa
14-01-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menekankan bahwasanya pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada keberadaan perangkat desa. Karena...
Pernyataan Mendag Kembali Dikritik
14-01-2019 / KOMISI II
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita kembali dikritik legislator DPR RI. Kali ini oleh Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo,...
RUU Pertanahan Harus Segera Dituntaskan
10-01-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pertanahan harus segera diselesaikan. Mengingat penataan dan pengaturan pertanahan...