PP 12 Tahun 2018 Penguatan bagi Fungsi DPRD

14-09-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dimyati Sudja menerima Bapemperda DPRD Kabupaten Blitar. Foto: Arief/od

 

Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dimyati Sudja mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten,  Provinsi,  dan Kota merupakan penguatan bagi DPRD untuk menjalankan fungsinya.

 

Demikian dikemukakannya saat menerima audiensi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Blitar,  Provinsi Jawa Timur, di Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

 

Dimyati mengatakan, amanat PP tersebut ialah untuk penguatan kelembagaan. Melalui PP ini, DPRD mendapatkan kewenangan lebih dalam menjalankan fungsinya di tingkat daerah. Salah satunya, DPRD berhak memilih Kepala dan Wakil Kepala Daerah saat terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

 

DPRD juga berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada presiden melalui menteri. Tak hanya itu, DPRD juga berwenang mengangkat atau memberhentikan bupati/ wali kota dan wakil bupati/ wakil wali kota kepada menteri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian.

 

Sementara di bidang legislasi atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), ia menambahkan bahwa DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan pembentukan perda. Menurut PP tersebut, program pembentukan perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu satu tahun, berdasarkan skala prioritas pembentukan raperda.  Raperda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

 

Karena itu, Dimyati menuturkan adanya PP Nomor 12 Tahun 2018 mengharuskan DPRD melakukan perubahan tata tertib (tatib) untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, sehingga DPRD bisa menjalankan fungsinya dengan baik. “Karena itu, dengan adanya perubahan ini, maka harus ada perubahan untuk penyesuaian terutama yang berkaitan dengan tata tertib,” katanya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bapemperda DPRD Blitar Candra Purnama menyampaikan terima kasih atas berbagai informasi,  masukan dan saran yang diberikan. Ia berharap dengan audiensi ini, maka rancangan perubahan tatib DPRD Blitar bisa segera dilaksanakan sebagai bentuk penguatan kelembagaan. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKD Dorong Raperda Dibuat Sesuai UU
24-09-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk mendorong pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dilakukan DPRD Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa...
Museum DPR Kenalkan Sejarah ke Masyarakat Pekalongan
24-09-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Bidang Arsip dan Museum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mengikuti pameran bertema “Merawat Kebhinekaan, Menjaga Nasionalisme” yang digelar...
Perubahan Tatib DPRD Harus Sejalan dengan Aturan yang Berlaku
21-09-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Pelaksana Harian (Plh) Biro Persidangan I DPR RI Suprihartini mengatakan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman...
Parlemen Remaja Tetapkan 5 Peserta Terbaik
20-09-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL
Parlemen Remaja 2018 resmi ditutup, usai para peserta melakukan simulasi sidang paripurna dengan agenda persidangan Pengambilan Keputusan tentang Revisi Kedua...