Parlemen Remaja Bentuk Karakter Bangsa

15-12-2010 / LAIN-LAIN

    Anggota DPR dari PDIP Deddy Gumilar mengapresiasi positif program Parlemen Remaja yang difasilitasi oleh Setjen DPR. "Ini sudah tiga periode diselenggarakan, dan tidak cukup penyampaiannya dengan teori semata, dengan cara ini lebih natural dan empirik sehingga muncul generasi muda yang apolitik,"katanya seusai acara Parlemen remaja, di Griya Saba, Kopo Bogor,(14/12).

Menurut Deddy, kegiatan ini merupakan pendidikan yang sebenarnya dalam meningkatkan karakter bangsa. "artinya jangan sampai opini negatif ditelan bulat-bulat oleh para siswa-siswi yang mengikuti parlemen remaja,"katanya.

Dia menambahkan, praktek mengunjungi lingkungan DPR menjadi sangat penting saat ini. bahkan kalau bisa mengunjungi ruangan anggota DPR.

Pada kesempatan tersebut, Deddy mengharapkan proram parlemen remaja dapat dilaksanakan secara rutin dan periodik. "Saya bangga sekali melihat anak SMA dapat menjawab pertanyaan dengan jelas, dan gamblang,"paparnya.

Selaku anggota dewan dirinya mengaku akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat dengan harapan dapat merubah kondisi yang ada sekarang, "Bohong kita dapat merubah kondisi tanpa masuk kedalam sistem seperti misalnya kita ingin merubah kabupaten kita harus jadi bupati karena itu mari pilih partai sesuai dengan ideologi dan harapan kita,"katanya.

Menurut Mi'ing biasa dipanggil, salah satu RUU kementerian yang diatur dalam UU 45 hanya kemendiknas dimana negara diharuskan menganggarkan 20 persen untuk pendidikan. 'apabila anggaran 2011 sebesar 1300 Triliun, maka 20 persennya sekitar 243 Triliun,"paparnya.

Dia menambahkan, dari anggaran sebesar  243 Triliun sebagian besar diperuntukan belanja pegawai sebesar 104 Triliun Rupiah, sisanya 139 Triliun diperuntukkan untuk kata besar "pendidikan"."Jadi 139 Triliun  dibagi atas 16 K/L yang memiliki akademi pendidikan seperti Kementerian Pariwisata, Kemenkes maupun TNI,"jelasnya.

Sementara sisanya sebesar 50.8 Triliun dibagi dua postur anggaran yaitu yang dikelola pusat 30 persen dan sisanya transfer ke daerah 70 persen. "Itu berupa DAU seperti APBD, sementara DAK merupakan program diknas seperti biaya rehab gedung maupun peningkatan pendidikan,"katanya. (si) Foto:doeh/parle/DS


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...