Jangan Berlebihan Tanggapi RUUK DIY

15-12-2010 / LAIN-LAIN

        Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, seluruh komponen bangsa Indonesia telah menghabisikan energi yang besar dalam menanggapi RUUK DIY, bahkan cenderung pemerintah, elit politik sudah berbicara dengan dosis yang berlebihan.

"RUUK DIY ini merupakan domainnya inisiatif pemerintah, presiden atau pemerintah boleh saja menyatakan pendapat apapun namun keputusan akhirnya setuju atau dibatalkan akan diputuskan oleh DPR RI,'terangnya saat membuka acara parlemen remaja 2010, di Gedung Operation Room, Rabu, (15/12).

Menurut Pramono, pemerintah pusat jangan hanya menanggapi pernyataan terkait RUUK DIY dengan kalimat yang bersayap. "Misalnya saja pemerintah menanggapi bahwa yang ikut rapat terbuka di Yogya hanya segelintir orang yogya saja,"paparnya.

Pramono menambahkan, sampai saat ini, RUUK DIY masih belum diserahkan pemerintah kepada DPR. artinya apabila sudah diserahkan langkah selanjutnya yaitu  Fraksi yang ada di DPR akan segera menanggapi RUUK tersebut. "Kalau fraksi tidak sepakat mereka akan menentukan sikapnya bisa saja dengan mekanisme voting dan musyawarah mufakat,"katanya.

Dirinya mengharapkan hasil yang serupa di DPRD Yogyakarta yang menetapkan sultan sebagai Gubernur DIY  dapat tercermin di DPR RI. "Tidak perlu energi kita terkuras dalam menanggapi RUUK ini,"tandasnya.

Dia mengatakan, energi yang ada seharusnya difokuskan kepada peningkatan pembangunan di Indonesia karena dengan adanya peningkatan satu persen pembangunan dapat membuka lapangan pekerjaan 400 ribu orang tenaga kerja baru. "Dimanapun negara demokrasi didunia membutuhkan parlemen yang kuat,"katanya. (si)foto:doeh/parle/DS


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...