Komisi VI DPR RI Desak Kemendag Kaji Potensi Pelabuhan Dumai

16-12-2010 / LAIN-LAIN

Komisi VI DPR RI mendesak Kementrian Perdagangan untuk segera melakukan pengkajian terkait peningkatan kapasitas dan potensi impor produk tertentu bagi pelabuhan Dumai. Keputusan pengkajian itu diambil dalam raker Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar dan jajaran Kemendag di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/12).

“Komisi VI mendukung langkah Kemendag membentuk tim untuk melihat kapasitas dan potensi pelabuhan Dumai sehubungan akan berakhirnya Permedag No. No.60/M-DAG/PER/12/2008 pada 31 Desember 2010, “ ujar Idris.

Idris berharap Kemendag melakukan pengkajian Permendag secara obyektif dan tak berlaku diskriminatif terhadap pelabuhan-pelabuhan yang telah memenuhi standar impor produk tertentu khususnya dalam kapasitas pelabuhan. Pasalnya kapasitas pelabuhan Dumai jauh diatas kapasitas lima pelabuhan yang diizinkan dalam Permendag No. 56 tersebut.

“Kalau bisa mengimpor lebih kalau bisa dikembangkan potensi dengan pelabuhan lain kenapa tidak?dimungkinkan ada tambahan produk impor, kenapa mesti dibatasi cuma satu produk impor? Pembatasan impor itu sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) bahwa Dumai menjadi tempat klaster industri hilir kepala sawit, “paparnya.

Permendag 56/2008 mengatur bahwa impor Produk Tertentu yaitu makanan dan minuman, alas kaki, pakaian jadi, mainan anak dan elektronika hanya dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar (IT) Produk Tertentu melalui lima pelabuhan laut. Yaitu Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar.

Selanjutnya Permendag 60/2008 ditambahkan palabuhan laut Dumai sebagai pelabuhan tujuan hanya untuk produk makanan dan minuman. Sedangkan untuk pelabuhan udara, dapat dilakukan di seluruh pelabuhan udara internasional.

“Kalau Dumai, bisa dikembangkan potensi impor produk seperti lima pelabuhan lain, kenapa tidak? Sebab pembatasan impor itu sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) bahwa Dumai menjadi tempat klaster industri hilir kepala sawit, “ ujarnya. (si)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Saleh Partaonan Daulay Soroti Lambannya Serapan Anggaran Kemenkes
02-07-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi peringatan terkait lambannya penyerapan anggaran di bidang kesehatan yang disampaikan Presiden...
Jazuli Juwaini Harap Kemarahan Presiden Ada Tindak Lanjutnya
02-07-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini berharap ada tindak lanjut atas kekesalan atau kemarahan Presiden...
Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden
02-07-2020 / LAIN-LAIN
Beredar luasnya video tentang kemarahan Presiden Joko Widodo kepada menteri-menteri di dalam kabinetnya mengundang berbagai pertanyaan dan prediksi di kalangan...
Pilkada saat Pandemi, Protokol Kesehatan Harus Detail
30-06-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena percaya bahwa banyak diskusi-diskusi terkait pandemi Covid-19, berada pada perspektif...