PARIPURNA DPR SAHKAN RUU PERKIM

17-12-2010 / LAIN-LAIN

            Setelah melalui pembahasan dalam dua kali masa persidangan, Rapat Paripurna DPR RI, Jum’at (17/12) yang dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie, akhirnya mensahkan RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menjadi Undang-undang.

            RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ini merupakan usul inisiatif DPR RI dan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2010.

            Dalam laporannya, Wakil Ketua Komisi V yang sekaligus Ketua Panja RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Yoseph Umar Hadi mengatakan, hasil dari perbaikan dan penyempurnaan tersebut telah merubah substansi bab dan jumlah pasal dari usul inisiatif DPR RI sebanyak 18 Bab dan 134 pasal menjadi 18 Bab dan 167 pasal.  

            Yoseph menambahkan, ada tiga hal penting yang menjadi catatan terkait dengan UU tersebut, yaitu pertama, kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

            Ke dua, memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap pemukiman kumuh. Dan ke tiga, untuk menjamin kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan pembiayaan dengan menjamin adanya ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan.

Yoseph mengatakan, dari hasil pembahasan yang mendalam disertai perdebatan yang argumentatif ada beberapa hal penting yang menjadi terobosan substansi RUU dimaksud diantaranya adalah, keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pengaturan pendanaan dan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, peran pemerintah daerah yang lebih besar dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman .

            Selain itu, pengaturan terhadap penghunian orang asing, dimana orang asing dapat menghuni rumah dengan jangka waktu tertentu serta adanya kepastian bertempat tinggal bagi seluruh masyarakat.

            Yoseph mengatakan, hal penting lainnya yang termuat dalam UU ini adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini berlaku.

            Terhadap kelembagaan yang perlu dibentuk atau yang perlu ditingkatkan statusnya harus sudah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Sesuai amanat pasal 165 ayat (2), aspek kelembagaan lebih dikonsentrasikan pada pemantapan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman, baik di tingkat birokrasi maupun masyarakat, dan perlu dibangun komunikasi yang efektif diantara ke dua lembaga tersebut.

            Pemerintah diamanahkan untuk membentuk suatu lembaga yang mengkhususkan diri dalam bidang perumahan dan permukiman bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau tidak memiliki akses keuangan untuk memiliki rumah. (tt)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...